Kaspersky Komentari Kebocoran Jutaan Data Penduduk di KPU

Kaspersky Komentari Kebocoran Jutaan Data Penduduk di KPU

- detikInet
Sabtu, 23 Mei 2020 21:05 WIB
Hacker Rusia Berhasil Membobol Jaringan Komunikasi Pemerintah Jerman
Kaspersky Komentari Kebocoran Jutaan Data Penduduk di KPU. Foto: DW News
Jakarta -

Laporan mengenai bocornya data 2,3 juta pemilih di Indonesia dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) memancing beragam reaksi, terutama dari para ahli di ranah keamanan cyber, salah satunya Kaspersky.

General Manager Kaspersky untuk Asia Tenggara Yeo Siang Tiong berkomentar bahwa pemilu menjadi bagian sangat penting dan kritikal bagi seluruh negara secara global.

"Ia menjadi elemen penting dari demokrasi apa pun. Oleh karena itu, jumlah data yang dikumpulkan, ditransfer, dan disimpan oleh pemilu juga menjadikannya target yang matang bagi para pelaku kejahatan cyber," sebutnya dalam keterangan tertulis.

Karenanya, disebutkan Yeo, mengamankan data mulai dari proses menyalurkan hingga penyimpanan akan selalu menjadi tantangan bagi seluruh negara di dunia karena dua faktor.

Pertama, beragamnya sistem yang dikelola secara lokal. Kedua, adalah mesin turun temurun (legacy machine) yang tidak dirancang untuk dunia yang serba terkoneksi.

Ruang cyber kita yang sangat terhubung sekarang, telah membuka ruang pemilu lokal bagi para peretas lokal maupun asing. Hardware dan sistem lama yang digunakan juga menambah kesulitan untuk mengamankannya.

"Oleh karena itu, penting bagi negara untuk membangun kepercayaan pada rakyatnya. Hal terpenting yang bisa dilakukan adalah mendorong transparansi dalam sistem," kata Yeo.

Ini artinya adalah membuka kemungkinan untuk audit terbuka yang dapat disaksikan oleh masyarakat dan menunjukkan bahwa pemilu adalah sesuatu yang ditanggapi dengan serius.

"Selain itu, negara juga dapat melibatkan para ahli atau pekerja di sektor keamanan untuk menyumbangkan wawasan dan pengetahuan mereka dalam menilai risiko dan menambal kemungkinan celah keamanan," saran Yeo.

Untuk menjamin transparansi, meningkatkan kepercayaan, dan memperbarui sistem pemilihan akan membutuhkan kolaborasi terbuka di antara organisasi publik dan swasta.

"Mencegah pelanggaran data dan peretas memasuki sistem pemilihan tidak diragukan lagi menjadi tantangan, tetapi dengan kerja sama yang bertujuan meningkatkan keamanan pemilu, setiap negara dapat menggagalkan upaya pelanggaran apa pun secara efektif di masa depan," tutupnya.



Simak Video "DPR Bahas Pengelolaan Data Pribadi Rapid Test Corona"
[Gambas:Video 20detik]
(rns/rns)