Jumat, 14 Feb 2020 19:13 WIB

Kolom Telematika

Membangun Pertahanan Semesta di Dunia Maya

Doni Ismanto - detikInet
An illustration picture shows a projection of binary code on a man holding a laptop computer, in an office in Warsaw June 24, 2013. REUTERS/Kacper Pempel/Illustration/File Photo Membangun Pertahanan Semesta di Dunia Maya (Foto: Reuters/Kacper Pempel)

Infrastruktur

Hal lain yang kita harus perhatikan untuk membangun pertahanan digital yang kuat adalah kedaulatan atas infrastruktur dan konten digital.

Russia sekali lagi bisa menjadi contoh. Negeri Beruang Merah itu jelang tutup 2019 berhasil melakukan uji coba memutuskan sambungan koneksi jaringan dari internet global dan menjalankan jaringan internet alternatif yang terpisah dari jaringan internet global. Hebatnya, pengguna biasa tidak menyadari ada perubahan.

Kebijakan ini membatasi titik yang pada itu jaringan internet Rusia terhubung dengan jaringan global, memberi pemerintah kendali lebih atas apa yang bisa diakses warganya.

Pemerintah Rusia dianggap berhasil membangun hal yang disebut beberapa orang sebagai Russian internet (Runet).

Caranya, setiap negara menerima layanan web dari luar negeri lewat kabel bawah laut atau 'nodus' (simpul) titik koneksi di mana data dikirim ke dan dari jaringan komunikasi negara lain.

Nodus-nodus ini perlu diblokir atau setidaknya diregulasi. Untuk melakukannya, pemerintah perlu kerja sama dari para Penyedia Jaringan Internet (PJI) di dalam negeri. Kemudian, menciptakan sistem alternatif.

Cara lain yang bisa menjadi benchmark adalah Iran dimana Jaringan Informasi Nasional mengizinkan akses pada layanan web sambil mengawasi semua konten dalam jaringan dan membatasi informasi dari luar. Jaringan ini dikelola oleh perusahaan milik negara, Telecommunication Company of Iran.

Membuat arsitektur akses internet berada di bawah kekuasaan negara akan menjadikan virtual private network (VPN) --yang kerap dipakai untuk mengelak dari pemblokiran-- tidak akan berfungsi.

Contoh yang fenomenal tentunya Great Firewall of China, yang memblokir akses ke banyak layanan internet dari luar negeri, dimana ujungnya bisa membantu beberapa raksasa teknologi di dalam negeri berkembang.


Aksi-aksi yang dilakukan oleh negara-negara di atas tentu lebih baik ketimbang membatasi atau memadamkan akses internet sama sekali jika terjadi gejolak sosial.

Selain tata ulang kelola jaringan telekomunikasi publik, pemerintah pun harus membangun jaringan komunikasi yang aman dan mandiri.

Pemerintah harus mulai membangun kemandirian jaringan telekomunikasi dimana jaringan yang digunakan tak bersatu dengan jaringan telekomunikasi publik/umum yang dimiliki oleh pihak asing. Keamanan data negara tidak bisa dikompromikan untuk masa sekarang. Sudah saatnya Indonesia seperti negara-negara lain yang memiliki Jaringan aman telekomunikasi khusus pemerintah.

Apakah semua ini bisa diwujudkan? Tentu bisa, kenapa tidak.

Hal yang diperlukan adalah political will dari pemimpin negara untuk mengeluarkan regulasi, personel, dan anggaran.

Kehadiran rancangan undang-undang sapu jagat atau omnibus law bisa menjadi entry point untuk mewujudkan pertahanan semesta di ranah digital.

Sejumlah pasal di Undang-undang UU No 36/99 tentang Telekomunikasi, Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE), dan UU No 3/2002 tentang Pertahanan Negara bisa diubah untuk membangun pertahanan digital yang sesuai dengan ancaman nir militer di masa kini dan akan datang.

Kita berharap Omnibus Law tak hanya berbicara kemudahan perizinan berusaha tetapi juga membangun pertahanan digital.

Kebijakan yang ideal tentunya mengutamakan pertahanan negara barulah mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi. Ini semua agar kedaulatan negara tetap terjaga sepanjang masa.

Ditulis oleh Doni Ismanto
Pendiri IndoTelko Forum dan aktif di Indonesia Digital Society Forum

Halaman
1 2 3 4 Tampilkan Semua


Simak Video "BSSN Minta DPR Segera Sahkan RUU Keamanan Siber"
[Gambas:Video 20detik]

(fay/fay)