.webp)
Pemerintah, kata Menkomdigi, memilih pendekatan yang seimbang dalam mengelola ekosistem digital, termasuk dalam berinteraksi dengan platform digital global.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa hujatan dan serangan di ruang digital bukan merupakan budaya Indonesia. Pernyataan ini merespon terkait tantangan di era digital yang dihadapi Indonesia.
Menurut Meutya, masyarakat perlu lebih bijak dalam menyikapi informasi dan diskursus di media sosial, terutama terkait isu-isu strategis nasional dan global.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tidak semua hujatan-hujatan itu layak kita ikut, terutama yang terkait hujatan, itu tidak budaya kita banget soalnya," ujar Meutya Meutya dalam program Blak-blakan Detikcom.
Ia menambahkan, ruang digital seharusnya menjadi wadah diskusi sehat, bukan tempat penyebaran kebencian atau serangan tanpa dasar yang jelas.
Meutya mengungkapkan, salah satu tantangan terbesar dalam ekosistem digital saat ini adalah maraknya disinformasi, termasuk konten yang tidak berasal dari pengguna asli, melainkan diproduksi secara sistematis.
"Dulu kan media sosial kita pakai untuk kita bersuara, untuk berdemokrasi. Sekarang yang bersuara itu bukan manusia beneran, robot, yang kemudian di-generate dengan uang dan sebagainya, untuk menimbulkan disinformasi dan sebagainya," tuturnya.
Terkait fenomena tersebut, Menkomdigi mengatakan, tidak hanya mencederai kualitas demokrasi, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi dan kebijakan negara.
"Yang utama juga kita jangan cepat-cepat ikut dalam hujatan-hujatan karean ya itu tidak budaya kita. Kita juga tidak usah ikut dengan puji-pujian yang selangit terhadap siapapun tokoh. Biasa saja. Di media sosial itu biasa saja, saring dulu, lihat dulu, analisa, benchmark media-media mainstream itu penting karena tervalidasi dan tetap terikat kode etik jurnalistik," jelasnya.
Pendekatan Pemerintah RI Terhadap Platform Digital Global
Di tengah meningkatnya tekanan global terhadap perusahaan teknologi, Meutya menegaskan Indonesia memilih pendekatan yang tidak ekstrem terhadap platform digital global.
Ia mencontohkan sejumlah negara yang mengambil langkah tegas terhadap platform digital.
"Rusia sudah menutup seluruh yang besar-besar, kemudian kemarin Perancis sebagai contoh, polisinya melakukan penyergapan terhadap kantor X, kemudian di India, Meta sedang berhadapan dengan Supreme Court yang mengancam akan memblok seluruh Meta Group keluar dari India," tuturnya.
Sebaliknya, Indonesia memilih untuk tetap menjaga keterbukaan ruang digital, sembari memastikan masyarakat tetap terlindungi.
"Kita masih sangat bebas. Jadi pemerintah memahami bahwa pasti akan banyak suara, pasti akan banyak orang yang juga akan menyerang dengan kepentingan tertentu, kita juga tahu bahwa itu akan ada, dan ya sudah, ini kita kelola," kata Meutya.
Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan masyarakat dari dampak negatif teknologi digital.
Sebagai regulator, Kementerian Komunikasi dan Digital mengedepankan pendekatan edukatif dan komunikatif dalam menghadapi tantangan digital, dibandingkan pembatasan yang berlebihan.
Meutya menekankan bahwa pemerintah lebih mengutamakan penjelasan dan literasi digital kepada masyarakat, meskipun tetap memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan terhadap pelanggaran hukum.
Menurutnya, kepercayaan publik menjadi kunci utama dalam menghadapi perubahan besar akibat digitalisasi.
"Trust menjadi sangat penting. Bagaimana masyarakat mempercayai pemimpinnya, untuk kemudian tentu pasti akan dijelaskan, tapi memang perlu waktu," pungkasnya.
(agt/rns)
