Jurus Kominfo Genjot Akses Internet di 9.113 Desa Wilayah 3T - Halaman 2

Jurus Kominfo Genjot Akses Internet di 9.113 Desa Wilayah 3T

Alfi Kholisdinuka - detikInet
Selasa, 14 Des 2021 13:30 WIB
Teknisi XL Axiata melakukan pemeliharaan perangkat BTS di kawasan Pantai Pulau Merah, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (14/3/2019). XL Axiata berkomitmen untuk terus membangun infrastruktur jaringan data dan internet cepat guna mendukung pengembangan potensi ekonomi daerah termasuk sektor pariwisata.
Foto: Rachman Haryanto

Di hadapan perwakilan pemerintah daerah, ia menyampaikan perjalanan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Dalam periode sebelumnya Pemerintah optimistis ihwal tersebut bisa diselesaikan oleh operator seluler.

"Namun dalam perjalanannya tahun 2002 hingga 2024 akhirnya Indosat dilepas kepemilikannya, bahkan pemerintah di Indosat tidak lagi menjadi mayoritas. Hingga saatnya Telkom pun sudah diprivatisasi walaupun pemerintah masih mayoritas, tapi masih ada saham kepemilikan lainnya yang tentu pertimbangan sebagai korporasi keuntungan menjadi penting," jelasnya.

Menghadapi situasi tersebut, pemerintah kemudian melakukan deregulasi sektor telekomunikasi pada tahun 2005, sehingga ditetapkannya Penerimaan Negara Bukan Pajak Universal Service Obligation (PNBP USO).

"Namun demikian, 1,25% kontribusi ternyata tidak bisa menyelesaikan persoalan yang ditunggalkan oleh operator telekomunikasi, PR-nya terlalu banyak, masih terlalu banyak blank spotnya. Sehingga uang itu tidak cukup," jelas Anang Latif.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur telekomunikasi di akhir tahun 2019, sewaktu Menkominfo Johnny G. Plate awal menjabat, juga dihadapkan pada beberapa persoalan. Kepada Menkominfo, Anang menjelaskan dana USO yang digunakan tidak bisa lagi membangun keseluruhan dan hanya berhenti di atas 1.682 BTS.

"Padahal blank spot masih banyak, karena 1.682 lokasi ini setiap tahunnya harus dibiayai, harus operasional, tidak mungkin kita hentikan. Jadi solusinya mungkin pemerintah sudah saatnya untuk keep in, untuk ikut serta dalam sektor telekomunikasi," jelasnya.

BAKTI Kementerian Kominfo sebelumnya juga terus mencoba menggunakan dana USO namun dinilai gagal. Bahkan, pemerintah juga menaikkan kontribusi operator dari 1,25% menjadi 2,50% pun tetap tidak memenuhi target dikarenakan operator seluler menolak dengan alasan sektor telekomunikasi bukan menjadi sektor yang favorit pertumbuhannya.

"Hingga pada saatnya terjadilah pandemi, jadi pandemi ini bisa jadi untuk sebagian kita merupakan sebuah musibah. Tetapi kalau melihat sempit khususnya di sektor telekomunikasi inilah kita semua mulai merasakan ternyata sektor ini yang perlu kita genjot, untuk secara perlahan seluruh negara ini melakukan transformasi digital," tutur Dirut BAKTI Kementerian Kominfo.

(akd/fay)