Aneka Skenario Masa Depan UU ITE - Halaman 2

Aneka Skenario Masa Depan UU ITE

Valerie Augustine Budianto - detikInet
Sabtu, 27 Mar 2021 15:29 WIB
Titik Jenuh UU ITE
Ilustrasi UU ITE (Foto: detikcom)

Berangkat dari hal tersebut, UU ITE seharusnya menjadi agenda utama dalam Prolegnas Prioritas 2021. Namun ternyata, hasil penetapan Prolegnas Prioritas 2021 tidak memasukkan agenda revisi UU ITE di dalamnya.

"Revisi UU ITE dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) harus dilaksanakan secara pararel dan kemudian melakukan harmonisasi dalam kedua undang-undang tersebut untuk mencegah adanya peraturan yang tumpang tindih," pungkas Febby.

Hal ini memerlukan adanya penyatuan pemidanaan yang sama, baik di dalam UU ITE, KUHP, maupun RKUHP agar tidak menghasilkan produk yang multitafsir. Akan tetapi, usulan untuk merevisi UU ITE dapat menimbulkan ketidakadilan terhadap kasus UU ITE yang sedang berjalan di pengadilan maupun yang telah diputus.

"Sehubungan dengan hal tersebut, kita harus melihat kembali pada Pasal 1 ayat (2) KUHP, yaitu apabila terjadi perubahan UU maka akan diterapkan ketentuan yang menguntungkan terdakwa," tutur Febby.

"Apabila merujuk ke pasal asal yang dimaksud dalam KUHP, maka Pasal 27 UU ITE dikategorikan sebagai delik kesusilaan," tambahnya.

Febby menegaskan bahwa dalam cyber crime, penyebaran suatu konten illegal harus disertai dengan niat (intention) dan dilakukan tanpa hak (without right). Penting untuk memperhatikan asas legalitas yang menyatakan bahwa suatu perbuatan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk itu, revisi UU ITE menjadi hal yang krusial untuk dilakukan agar dapat mewujudkan keadilan bagi para pengguna internet serta terciptanya kebebasan berpendapat dan berekspresi di dunia maya tanpa merugikan kepentingan pribadi maupun kelompok lain.

(fay/fay)