Menyoal Pentingnya UU Perlindungan Data Pribadi

Menyoal Pentingnya UU Perlindungan Data Pribadi

Anggoro Suryo Jati - detikInet
Rabu, 05 Agu 2020 13:52 WIB
Puluhan Ribu Data Pribadi Warga Australia Tersebar
Foto: Australia Plus ABC
Jakarta -

Undang-Undang (UU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) dinilai sangat vital dalam berbagai aspek kehidupan. Begini penjelasannya.

Topik ini dibicarakan oleh Jamalul Izza, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) dalam diskusi Sinkronisasi RUU Data Pribadi di Berbagai Sektor.

Pada diskusi tersebut Jamalul menilai UU PDP ini sangat penting karena selain memberikan perlindungan terhadap konsumen, juga memberikan dampak positif terhadap ekonomi Indonesia pada umumnya.

"UU PDP ini akan mendorong dan memperkuat posisi industri telekomunikasi nasional sebagai pusat bisnis terpercaya. Ini termasuk kunci dalam pembangunan ekonomi Indonesia. APJII sangat berkepentingan atas adanya regulasi mengenai Pelindungan data pribadi dalam UU sehingga dapat dilaksanakan secara efektif serta tepat sasaran," terang Jamalul.

Karena RUU PDP yang disusun bersama oleh pemerintah bersama DPR akan melingkupi seluruh sektor yang memanfaatkan data, sehingga agar tepat sasaran, Jamalul berharap nantinya dalam membuat regulasi tersebut DPR dan pemerintah dapat lebih hati-hati lagi pasal perpasalnya.

"Perlu untuk merealisasikan serta menjalankan pelindungan data pribadi yang tepat sasaran dan efektif atas hak individu untuk kontrol penuh penggunaan data pribadinya, kemajuan industri sebagai pengendali data pribadi, dan kedaulatan data milik Indonesia agar tetap digunakan untuk kemaslahatan bangsa Indonesia," ujarnya.

Jamalul pun menyebut bahwa penempatan data pribadi masyarakat Indonesia di luar negeri perlu diperhatikan. Selain tak ada kontrol akan data pribadi masyarakat Indonesia, potensi pertumbuhan ekonomi nasional akan berkurang jika data ditaruh di luar negeri.

Di sisi lain, Bobby Adhityo Rizaldi anggota komisi 1 DPR RI mengatakan bahwa nantinya UU Pelindungan data Pribadi yang dimiliki Indonesia merupakan regulasi yang paling mutakhir di seluruh dunia.

Sebab dari 180 negara di dunia, 120 negara yang sudah memiliki UU PDP itu di keluarkan pada era tahun 1980. Prinsip yang diatur pada di UU PDP hanya 3 hal saja yaitu bagaimana hak pemilik data untuk meminta kembali data pribadinya, hak pemilik data untuk melakukan modifikasi data pribadi, dan hak pemilik data untuk dikecualikan.

Dalam RUU PDP yang sedang dibahas akan lebih komprehensif untuk melindungi data sebagai Data is The New Oil sesuai dengan amanah Presiden Joko Widodo. Sehingga Data Pribadi perlu untuk mencakup 4 hal penting yaitu apa itu data pribadi, kedaulatan data, data is the new oil, dan data flow.

"Sedang dipertimbangkan konsideran platform-platform digital yang menggunakan data yang tidak teridentifikasi langsung, nanti itu akan menjadi perdebatan bagaimana irisan data pribadi dengan data agregat yang untuk kebutuhan inovasi, edukasi dan sebenarnya monetisasi itu ada di data agregat, contohnya perilaku konsumen," jelas Bobby.