Percepat Digitalisasi Nasional, Kominfo Butuh Anggaran Rp 22,57 Triliun

Percepat Digitalisasi Nasional, Kominfo Butuh Anggaran Rp 22,57 Triliun

Agus Tri Haryanto - detikInet
Rabu, 24 Jun 2020 13:11 WIB
Kominfo
Foto: Agus Tri Haryanto/detikINET
Jakarta -

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyiapkan lima program prioritas untuk percepat digitalisasi nasional. Untuk mencapai impian tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengungkapkan bahwa instansinya butuh anggaran Rp 22,57 triliun.

Adapun lima program prioritas digitalisasi nasional Kominfo ini, di antaranya berkaitan dengan penyediaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), pengelolaan spektrum frekuensi, pemanfaatan TIK, penataan pengelolaan pos dan informatika, serta komunikasi publik.

"Untuk mempercepat Digitalisasi Nasional, Kementerian Kominfo membutuhkan anggaran sebesar Rp 22,57 Triliun sehingga terdapat kekurangan Rp 16,82 Triliun untuk membiayai kebutuhan inisiatif baru," ucap Menkominfo dikutip di situs Kominfo, Rabu (24/6/2020).

Insiasi Kominfo ini juga telah dipaparkan dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI pada Senin (22/6). Johnny menjelaskan anggaran itu merupakan kebutuhan percepatan karena adanya penyesuaian belanja kementerian dan lembaga pada tahun anggaran 2020.

"Beberapa anggaran program Kementerian Kominfo mengalami penyesuaian pada tahun berjalan (tahun 2020) untuk penanganan pandemi COVID-19. Sehingga ditunda ke tahun berikutnya atau diperpanjang waktu penyelesaiannya," paparnya.

Menurut Menteri Johnny, pandemi Corona mendorong percepatan transformasi digital Indonesia, yang mana itu perlu dilakukan upaya optimalisasi layanan TIK untuk publik dan sekaligus akselerasi kebijakan digitalisasi nasional.

"Oleh karena itu, kami mengusulkan tambahan anggaran (ABT) Rupiah Murni sebesar Rp 2,33 Triliun untuk percepatan infrastruktur, seperti Base Transceiver Station (BTS) dan akses internet di wilayah non komersial dan persiapan pusat data nasional sebagai langkah percepatan digitalisasi nasional, operasional layanan publik dan dukungan sosialisasi Pilkada 2020," tutur Johnny.

Dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR, Johnny mengungkapkan kondisi perkembangan penyebaran akses internet 4G di Indonesia.

"Dari total 83.218 desa dan kelurahan di Indonesia, 70.670 di antaranya sudah terjangkau layanan 4G. Masih terdapat 12.548 desa dan kelurahan yang belum terlayani 100% 4G di Indonesia. Sebanyak 9.113 desa dan kelurahan di daerah 3T atau tertinggal, terdepan dan terluar serta 3.435 desa dan kelurahan Non 3T," kata Menkominfo.

Menkominfo juga mengatakan pembangunan akses jaringan seluler 4G di 9.113 desa dan kelurahan di daerah 3T akan dirampungkan oleh Bakti sampai tahun 2022. Sedangkan, 3.435 desa dan kelurahan di wilayah non-3T, pembangunannya diserahkan ke operator seluler.



Simak Video "Tak Cuma Jaga Sistem IT, Ini Kiat Kominfo Ciptakan Pilkada Berkualitas"
[Gambas:Video 20detik]
(agt/fay)