Penyalahgunaan Data Pribadi, Bisa Didenda Maksimal Rp 70 Miliar

Penyalahgunaan Data Pribadi, Bisa Didenda Maksimal Rp 70 Miliar

Agus Tri Haryanto - detikInet
Rabu, 29 Jan 2020 20:19 WIB
Puluhan Ribu Data Pribadi Warga Australia Tersebar
Ilustrasi data pribadi. Foto: Australia Plus ABC
Jakarta -

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani surat terkait Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) untuk dibahas dengan DPR. Siap-siap merogoh kocek sebesar Rp 70 miliar bagi pihak yang melanggar aturan ini.

Regulasi yang menyangkut perlindungan data pribadi merupakan keniscayaan di era digital seperti sekarang. Adanya regulasi ini untuk menjamin bahwa data pribadi warga dapat dilindungi negara.

"RUU Perlindungan Data Pribadi ini sangat penting sekarang karena ini relevan untuk kita memiliki perlindungan data pribadi. Kehidupan global, kehidupan nasional, dan kehidupan ekonomi kita telah bergeser ke transformasi ke era digital," jelas Menkominfo Johnny G Plate di Jakarta, Selasa (28/1/2020).

Johnny memaparkan, setidaknya ada tiga unsur yang terkandung dalam RUU PDP ini. Pertama, soal kedaulatan data. Kedua, mengenai kepemilikan data, baik data pribadi atau data spesifik lainnya. Ketiga, menyangkut lalu lintas data.

"UU ini untuk menjaga di sisi yang satu dan sisi yang lain juga memastikan membuka peluang agar ramah pada inovasi dan bisnis, di samping perlindungan data harus ramah dengan ruang inovasi dan bisnis atau aspek investasi. Secara detail nanti tentu akan dibicarakan dengan DPR," tuturnya.

RUU PDP ini sendiri merupakan inisiatif pemerintah. Setelah draft tersebut diteken oleh Jokowi, nantinya akan ditentukan jadwal bersama DPR-RI untuk menggodok isi dari RUU PDP tersebut sebelum disahkan.

Berikut sanksi yang dikenakan bagi melanggar aturan perlindungan data pribadi. Sebagai catatan, sanksi ini bisa saja berubah setelah dibahas dengan DPR nanti.