Jakarta - Pemerintah punya utang menuntaskan RUU Perlindungan Data Pribadi dan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber. Menkominfo Johnny menjamin komitmen pemerintah.

"Ini soal urutan saja. Kita butuh UU berkaitan kedaulatan data. Kita juga punya kepentingan cyber security dan (mencegah) cyber crime," kata Menkominfo Johnny G Plate kepada detikcom di Gedung Transmedia, Jakarta, Jumat (25/10) malam.

Baca juga: WhatsApp Terancam Mudah Disadap Aparat

RUU Perlindungan Data Pribadi sedang berjalan tapi belum selesai. Sedangkan RUU KS yang kontroversial tidak jadi diputuskan karena unjuk rasa mahasiswa. Johnny mengakui dua RUU ini bisa berisiko bertabrakan.

"Saya punya tugas memerangi cyber crime. Tapi jangan sampai juga bertabrakan dengan perlindungan data pribadi dan hak individu mengekspresikan pendapat," jelasnya.

Baca juga: Untung RUU Keamanan Siber Ditunda, Kalau Tidak...

Johnny meminta masyarakat juga paham, DPR tidak bisa mengerjakan banyak RUU sekaligus, mesti antre. Oleh karena itu, penggabungan RUU Perlindungan Data Pribadi dan RUU Keamanan Siber perlu jadi pertimbangan juga.

"Atau kita ubah strateginya dengan kodifikasi, digabungkan. Jadi masuknya nggak perlu banyak tim. Saat ini kan perlu saya lihat dulu," pungkas Menkominfo.

Simak Video "Menkominfo: 22 Menara Telekomunikasi di Borobudur Akan Ditata Ulang"
[Gambas:Video 20detik]
(fay/rns)