Sabtu, 06 Jul 2019 18:38 WIB

Pemerintah Satukan Kekuatan, Ponsel BM Tinggal Kenangan?

Tim Detikinet - detikInet
1 Indonesia Diharap Merdeka dari Ponsel BM Secara Bertahap
Halaman 2 dari 4
Foto: Atsushi Tomura/Getty Images

Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Janu Suryanto menjelaskan aturan IMEI sejauh ini terus digodok.

"Iya, 17 Agustus kita merdeka dari handphone black market. (17 Agustus) tandatangan bersama rencananya ya. Kita sudah siapin nih, kerja keras," ucapnya

Setelah ditandatangani pihak terkait, maka aturan tersebut resmi dinyatakan berlaku. Kendati begitu, ponsel BM yang sudah terlanjur beredar dan dipakai masyarakat tidak akan langsung dimatikan.

"Nggak langsung. Ada tenggat waktunya, kita nggak semena-mena, hati-hati. (Pada akhirnya nggak bisa digunakan) iya, maksudnya yang nggak resmi, kalau yang resmi ada TKDN-nya nggak apa-apa," tutur Janu.

Sebelumnya, Menkominfo juga memastikan aturan ditegakkan bertahap. "Kebijakan ini Insya Allah akan dikeluarkan bulan Agustus, dua bulan setengah lagi lah. Ini baru kebijakan. Implementasinya dilakukan secara bertahap. Artinya apa? nantinya kita tidak bisa lagi membawa, membeli ponsel di luar negeri. Tentu, pengecualian-pengecualian masih ada," kata dia.

Kemenperin menyebut peredaran ponsel saat ini bisa mencapai 50-60 juta unit dan itu tercatat. Sementara yang ilegal, tentunya tidak tercatat, sehingga pemerintah tidak mengetahui berapa jumlah pastinya. "Kira-kira 600 ribu unit per bulan. Kira-kira loh," ucapnya.

Jalur-jalur ponsel BM masuk ke Indonesia melalui banyak pintu, salah satunya dari Singapura yang diyakini cukup mendominasi.

(fyk/fyk)