Senin, 06 Apr 2015 19:20 WIB

Begini Cara Kerja Panel Pemberantas Situs Radikal

- detikInet
Rudiantara (rou/detikINET) Rudiantara (rou/detikINET)
Jakarta - Kementerian Kominfo membentuk Forum Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (PSIBN) yang berisikan anggota panel dari berbagai kalangan tokoh masyarakat. Bagaimana cara kerjanya?

Tjipta Lesmana, akademisi yang diangkat jadi juru bicara panel ini menjelaskan ihwal‎ dari dibentuknya tim yang beranggotakan 40 orang tokoh masyarakat, dalam rapat perdana yang digelar di Ruang Serba Guna Kementerian Kominfo, ‎Senin (6/4/2015).

‎"Jadi kami membentuk forum PSIBN ini karena ada kecemasan bawhwa semakin banyak situs internet yang kontennya dianggap bermasalah atau berdampak negatif," papar dia.

‎"Lantas, mau diapakan ini? Kan kita nggak bisa langsung bredel. Lalu beliau (Menkominfo Rudiantara) membentuk forum.

"Anggota panel datang dari berbagai kalangan, ada ketua PBNU, pimpinan gereja. Saya di panel kedua, soal terorisme dan kebencian.‎ Kerja panel ini membantu Menteri kominfo, menganalisis laporan dari masyarakat."

Bila ada situs internet yang kontennya dinilai kurang bagus, diberikan kepada panel. Secara periodik rapat, panel akan berdebat memberikan masukan dan saran pada menteri. Pada akhirnya yang eksekusi adalah Menteri Kominfo.

Dalam rapat pertama ini, Menteri pun memaparkan latar belakang munculnya ide pembentukan panel. "Lalu beliau bertanya dan memberi masukan. Jadi berdialog. Kemudian Pak Bambang Heru (Dirjen Aptika) memparkan mekanisme kerjanya.

"Nanti mestinya ada dialog, semacam pemanggilan. Barangkali pemilik (situs yang diblokir) belum mengerti. Kita memberikan semacam penjelasan-penjelasan.

"Soal 22 situs, saya yakin kita akan undang mereka untuk dialog dengan panel-panel ini. Saya nggak tahu nanti dengan panel mana, tapi forum tadi sepakat bahwa era reformasi bukan‎ untuk menutup akses informasi," pungkas Tjipta.

Seperti diketahui, ‎Kementerian Kominfo membentuk panel yang beranggotakan tokoh masyarakat akademisi dan juga internal kementerian. Panel ini akan dimintai masukan terkait penanganan situs negatif.

Panel tersebut dibentuk berdasarkan Keputusan Menkominfo nomor 290 Tahun 2015, tentang forum penanganan situs internet bermuatan negatif. Panel ini diketuai oleh Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo. Sedangkan wakil ketua diduduki pejabat yang menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kominikasi dan Aparatur Kemenkopolhukam.

Ada sejumlah nama yang menjadi pengarah panel ini, antara lain: Menkopolhukam, Menkominfo, Jaksa Agung, Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Kepala BNPT, Kepala BNN, Ketum Masyarakat Telematika Indonesia, Prof Ahmad Syafii Maarif, Salahuddin Wahid, Imam Prasodjo dan Romo Benny Susetyo.

Panel ini terbagi dalam sejumlah tim penilai untuk beberapa kategori. Berikut tim penilai itu:

A. Panel Terorisme, SARA dan Kebencian

1. Ketua Dewan Pers
2. Din Syamsuddin (Muhammadiyah)
3. Marsudi Syuhud (PBNU)
4. Ignatius Suharyo (Uskup Agung)
5. Henriette Lebang (PGI)
6. Alim Sudio (Walubi)
7. Arsana (Parisadha Hindu Dharma Indonesia)
8. Tjipta Lesmana (Akademisi)
9. Uung Cendana (Matakin)
10. Thamrin Amal Tamagola (Sosiolog)
11. Arief Muliawan (Kejaksaan)
12. Asdep Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika Kemenkopolhukam
12. Direktur Keamanan Informasi Ditjen Aptika
14. Shita Laksmi
15. Irwin Day (Nawala)
16. Asep Saefullah (AJI)
17. Sonny Hendra (Ditjen Aptika)

B. Panel Pornografi, Kekerasan pada Anak dan Keamanan Internet:

1. Dewi Motik Pramono
2. Arist Merdeka Sirait (Komnas PA)
3. Elly Risman (Yayasan Kita dan Buah Hati)
4. Maria Advianti (KPAI)
5. Henri Kasyfi (Klik Indonesia(
6. M Yamin (Nawala)
7. M Salahuddin
9. Sammaria Simanjuntak (Apropi)
10. Mouly Surya
11. Bahtiar Minarto (Ditjen Aptika)

Ada juga panel penilai untuk Investasi Ilegal, Penipuan, Perjudian dan Narkoba serta panel penilai untuk Hak Kekayaan Intelektual.

(rou/rns)

Redaksi: redaksi[at]detikinet.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com
News Feed