Rebutan Domain BMW.id di Mata Ahli Hukum

Rebutan Domain BMW.id di Mata Ahli Hukum

- detikInet
Selasa, 13 Jan 2015 15:36 WIB
Jakarta -

Siapa tak kenal BMW? Merek mobil mewah yang penuh prestis dan sudah mendunia. Namun apakah ini juga berarti nama domain internet bertuliskan 'BMW' sepenuhnya jadi milik raksasa otomotif asal Jerman tersebut?

Hal inilah yang tengah diperdebatkan. Sengketa ini bermula saat seorang warga Surabaya bernama Benny Muliawan mengajukan pendaftaran nama domain BMW.id. Salah satu dasar yang diajukannya adalah nama domain tersebut identik dengan singkatan namanya, 'BMw'.

Gayung bersambut dan kebetulan pihak BMW si raksasa otomotif pun tak mengajukan pendaftaran ke Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) untuk mengamankan domain BMW.id.

Belakangan, pihak BMW mengetahui jika domain BMW.id sudah punya pemilik. Merasa sebagai pemegang hak utama 'BMW' dan melanggar Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), kuasa hukum perusahaan mobil premium ini langsung mengeluarkan somasi kepada Benny untuk menyerahkan domain BMW.id.

Benny pastinya bingung. Terlebih awalnya ia sudah merasa di atas angin lantaran PANDI sudah menurunkan izin penggunaan nama domain populer tersebut.

Terkait sengketa tersebut, menurut ahli hukum HaKI Donny A. Sheyoputra, nama domain internet itu menganut azas first come first serve alias siapa yang datang pertama, dia yang dilayani lebih dulu.

Sementara pendaftaran merek menganut prinsip first to file yang juga dikenal sebagai azas Konstitutif. Artinya hak atas merek hanya diberikan jika ada permohonan pendaftaran terlebih dulu.

"Tentu tiap-tiap azas pendaftaran memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri, dan persyaratan yang berbeda-beda. Keduanya tak bisa dicampur aduk, dan tak bisa dipertentangkan. Ranah perlindungannya juga berbeda," jelas Donny kepada detikINET, Selasa (13/1/2015).

"Jadi brand global tak otomatis menguasai domain internet," tegas pengacara yang juga mantan Kepala Business Software Alliance (BSA) ini.

Dari kaca mata pengamat hukum Edmon Makarim menilai, meski menganut sistem first come first serve namun si pendaftar nama domain juga harus bisa menunjukkan legitimasi interest-nya.

Legitimasi interest di sini adalah kepentingan hukum yang sah dan menjadi dasar si pendaftar mengajukan nama domain yang diinginkan. Yaitu bisa singkatan nama, keterkaitan akan domain yang diinginkan dan lainnya.

"Misalnya saya mendaftarkan nama anak saya dengan nama 'Richard.id'. Kalau nantinya ada yang pakai nama 'Richard' dan terkenal itu urusan belakangan. Sifat hakekat nama domain itu berbeda dengan merek, sehingga untuk BMW.id dimana ada yang mendaftar dan dia bisa membuktikan punya legitimasi interest, dimana salahnya?" kata Edmon.

"Masalah BMW sebagai huruf 'B', 'M' dan 'W' itu tak serta merta jadi pemilik nama domain di internet. Termasuk misalnya situs Coca Cola, kalau ada wanita seorang mendaftarkan cocacola.id maka tak bisa dianggap sebagai menyerobot atau menumpang nama besar. Siapa tahu domain cocacola.id punya keterkaitan (legitimasi interest) dengan wanita tersebut," Edmon melanjutkan.

Jadi hakekat nama domain itu adalah suatu sintax sebagai suatu alamat di internet. Ini sebenarnya berawal dari alamat IP, tetapi biar lebih mudah diingat maka dibuat alamat domain. Seseorang mendaftarkan suatu nama domain ini karena ada ruang kosong.

"Misalnya Madonna, dipakai untuk produk minyak wangi. Apakah nama 'Madonna' yang mentang-mentang populer yang lain tidak boleh memakainya?" jelas Edmon.

Itikad dari pendaftar nama domain juga harus diperhatikan dengan jeli di sini. Jika si pendaftar memang punya itikad buruk maka pendaftaran nama domain tersebut bisa ditolak. Itikad buruk di sini bisa berarti punya misi untuk menyerobot, mengambil reputasi, persaingan tidak sehat atau menyesatkan konsumen.

"Kalau tak ada itikad buruk masa' gak boleh? Domain itu alamat untuk berkomunikasi, bukan properti," tegasnya.

Ditambahkan Belinda Rosalina, Doktor Ilmu HaKI dari Universitas Indonesia, untuk melihat siapa yang salah dalam sengketa nama domain ini tak bisa langsung ditentukan begitu saja.

Pembelaan dari kuasa hukum BMW atau Benny Muliawan -- pemilik domain BMW.id yang disomasi BMW -- sangat menentukan hasil pertarungan di meja hijau.

Dari pihak BMW misalnya, mereka sebagai merek otomotif terkenal khawatir dengan hadirnya BMW.id dapat menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. "Tetapi kita harus lihat dulu dari isi webnya. Punya itikad baik atau tidak? Termasuk histori lawannya, pernah jadi karyawan BMW atau tidak, background itu penting," jelas Belinda.

Pihak BMW juga bisa mengutarakan kekhawatiran soal ancaman penipuan yang bisa ditimbulkan. Misalnya bikin kartu nama dan punya email bmw.id dan ternyata dipakai untuk menipu agar lebih lebih meyakinkan. Itu bisa menjadi dasar bagi kuasa hukum BMW untuk membuktikan itikad tidak baik tersebut.

"Termasuk mengungkap kekhawatiran bila konsumen bakal bingung dengan alamat situsnya BMW.id dan BMW.co.id (situs resmi BMW) maka paling mungkin bisa memakai Pasal Perlindungan Konsumen," lanjutnya.

Sementara pihak Benny, jika namanya adalah Benny Sujatmiko dan mengajukan nama 'BMW' sebagai inisial nama domainnya, ini susah dibuktikan punya itikad baik. Tetapi kalau namanya Benny Muliawan dinilai ada unsur pembenarnya.

"Intinya di sini adalah, masing-masing pihak harus bisa membuktikan niat tidak baik dari lawannya serta punya argumen yang bisa dipertahankan," kata Belinda.

Termasuk jika harus menguliti aturan pendaftaran nama domain di Indonesia. Seandainya ada larangan tentunya itu bisa diganti kepemilikannya.

Damai Lebih Baik

Namun ketimbang bertempur di meja hijau, ada baiknya jika kedua belah pihak yang bersengketa duduk bersama untuk mencari jalan temu yang terbaik. Nama domain itu sifatnya keperdataan jadi bisa diambil jalan tengah tanpa harus ke pengadilan.

"Jika ada sengketa kepemilikan nama domain ini sejatinya dapat diselesaikan secara non litigasi (di luar pengadilan) melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) yaitu negosiasi, arbitrase dan mediasi," ungkap Donny.

Hasil akhirnya bisa dibicarakan, entah nantinya bakal dialihkan atau dijual. Ini yang membuat kita tidak bisa langsung menunjuk siapa yang benar atau salah.

"Sebab kalau Benny dianggap salah, toh dia sudah diizinkan PANDI. Di sisi lain, BMW merasa punya hak untuk penggunaan nama tersebut. Makanya untuk sengketa seperti ini, ada mekanisme membuka kesempatan untuk cari jalan yang terbaik supaya tak perlu ke pengadilan," Donny menandaskan.

(ash/fyk)