Jurus Kominfo Genjot Digitalisasi Ekonomi Syariah di RI

Jurus Kominfo Genjot Digitalisasi Ekonomi Syariah di RI

Angga Laraspati - detikInet
Jumat, 03 Des 2021 14:59 WIB
Pelaku Industri Kesehatan Digital Diminta Manfaatkan Momentum G20
Foto: Dok. Kominfo
Jakarta -

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tengah menyiapkan berbagai infrastruktur dan program untuk mendukung digitalisasi ekonomi syariah di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mendorong peningkatan keuangan sosial syariah melalui ekosistem digital.

"Terutama dalam hal pembayaran zakat, infaq, sedekah dan wakaf secara online, mempercepat mekanisme audit online, serta menahan laju penurunan kinerja penjualan produk industri halal," jelas Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam keterangan tertulis, Jumat (3/12/2021).

Johnny menilai peluang digitalisasi ekonomi syariah saat ini sangat terbuka lebar. Mengutip data Bank Indonesia, kata dia, digitalisasi justru telah berhasil mungkin transaksi produk halal selama periode Mei hingga Desember tahun 2020 lalu.

Selama tahun 2020, metode pembayaran transaksi produk halal di e-Commerce tercatat didominasi oleh uang elektronik dan transfer bank masing-masing sebesar 42,1% dan 23,08% dari total keseluruhan pangsa pasar produk halal dalam platform e-Commerce.

"Dengan nilai transaksi perdagangan elektronik kumulatif yang tumbuh, bahkan meningkat sebesar 49,52% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya tahun 2019," jelasnya.

Menurut Johnny, Kementerian Kominfo telah menyusun Peta Jalan Indonesia Digital Tahun 2021-2024. Dalam peta jalan itu, empat sektor pilar strategis yaitu infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital menjadi perhatian utama Pemerintah.

Dari empat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam total sekitar 100 inisiatif utama yang disusun di dalam peta Jalan Indonesia Digital 2020-2021 2024 tersebut.

"Pilar infrastruktur digital ini penting yang memungkinkan enabler seluruh digital ecosystem kita. Bapak Presiden Joko Widodo memberikan guidance dan directive yang sangat tegas harus memperkecil disparitas digital wilayah. Kita harus menghadirkan ICT Infrastructure di seluruh wilayah tanah air, termasuk di desa dan kelurahan di wilayah Terdepan, Terluar dan Tertinggal atau 3T," ujarnya.

Lebih lanjut, Johnny mengatakan pemerintah telah membangun jaringan tulang punggung kabel serat optik Palapa Ring dan akan meluncurkan Satelit Republik Indonesia I dengan kapasitas 150 Gbps. Termasuk penyediaan akses internet di 150.000 titik layanan publik pemerintah, kesehatan dan pendidikan.

"Di akhir tahun 2022 nanti seluruh desa dan kelurahan di Indonesia sebanyak 83.548 akan bisa melayani dengan akses internet. Dengan demikian, maka ekosistem digital di titik-titik terdepan layanan pemerintahan dan pelayanan publik bisa kita gerakkan dengan lebih baik, termasuk fintech, digital banking, electronic health, digital education technology (edutech) dan aspek-aspek layanan masyarakat maupun pemerintahan lainnya seperti smart city," jelasnya.