Admin Medsos Diwanti-wanti Jelang Pilkada Klaten

Admin Medsos Diwanti-wanti Jelang Pilkada Klaten

Achmad Syauqi - detikInet
Selasa, 27 Okt 2020 22:10 WIB
People holding mobile phones are silhouetted against a backdrop projected with the Twitter logo in this illustration picture taken in  Warsaw September 27, 2013.   REUTERS/Kacper Pempel/Illustration/File Photo
(Foto: Reuters/Kacper Pempel)
Klaten -

Jelang pilkada, media sosial hiruk pikuk dengan postingan politik. Para admin medsos diwanti-wanti untuk menjauhi kampanye hitam.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Klaten mengundang puluhan admin media sosial di masa kampanye Pilkada. Para admin media sosial diundang untuk diminta bisa menyaring informasi agar terhindar dari kampanye hitam atau black campaign.

"Kami harapkan nanti pegiat media sosial, utamanya admin-adminya tolong bisa memfilter jika ada unsur kampanye hitam. Seperti mengandung unsur-unsur SARA sampai ujar kebencian," kata Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Klaten, Azib Triyanto saat acara sosialisasi pengawasan partisipatif bersama Admin Media Sosial dan media, Selasa (27/10/2020).

Pilkada tahun ini, ujar Azib diutamakan kampanye melalui media daring atau media sosial. Baik dengan iklan atau tanpa iklan.

"Bahwa untuk iklan kampanye di media termasuk media sosial baru bisa dilakukan 14 hari sebelum hari tenang. Kalau ditarik ke belakang iklan itu baru bisa mulai tanggal 22 November sampai 5 Desember," lanjut Azib.

Di media sosial, imbuh Azib, sempat ditemukan di FB semacam iklan bersponsor. Padahal baik di FB, IG maupun Twitter jika itu berbayar tetap tidak boleh sebelum tanggal 22 November.

"Kalau itu ada embel-embel bersponsor artinya berbayar dan iklan. Ini yang belum boleh saat ini tapi setelah cek dihapus sebab jika tidak dihapus bisa masuk pelanggaran kampanye di luar jadwal," ungkap Azib.

Lebih jauh dikatakan Azib, tidak dipungkiri saat ini penggunaan media sosial semakin signifikan. Tapi, jangan sampai penggunaan internet yang tinggi digunakan untuk hal yang tidak baik.

"Efek media sosial yang digunakan tidak baik bisa menyebabkan polarisasi sampai memecah-belah. Pernah ada berita berantai yang jadi demo, ada juga sampai menggunakan politik identitas, agama, suku dan lainnya," sambung Azib.

Ketua Bawaslu Kabupaten Klaten Arif Fatkurohman mengatakan pengawas Pemilu saat ini memiliki kendala keterbatasan personel. Apalagi saat ini panwas desa hanya satu orang.

"Panwas desa saat ini cuma satu. Berbeda dengan Pemilu 2014 waktu itu satu desa bisa lebih dari satu panwas sehingga sekarang satu panwas desa mengawasi satu desa sendiri," jelas Arif.

Dengan kondisi itu, Bawaslu membutuhkan peran masyarakat karena keterbatasan personel. Untuk itu admin media sosial bisa ikut mengawasi.

"Jika mengawasi ditemukan yang kampanye bersponsor dan iklan bisa disampaikan ke kami jajaran pengawas Pemilu. Atau jika ditemukan black campaign," sambung Arif.

Bawaslu, tegas Arif, ingin ada peran serta masyarakat dalam mengawasi Pilkada. Agar Pilkada berjalan sesuai aturan dan regulasi.

"Maka kami ingin ada peran masyarakat. Kami ingin masyarakat punya keinginan yang sama bagaimana Pilkada berjalan sesuai rel aturan yang ada dan minim pelanggaran serta mengawal prosesnya," papar Arif.

Kusumo, admin grup Gardu Aspirasi dan Informasi (Garasi) Klaten mengatakan menyambut baik admin disosialisasikan tentang pengawasan Pilkada. Sebab selama ini memang banyak posting berbau kampanye.

"Sering ada postingan yang berbau kampanye. Tapi di grup kami sejak awal sudah ada aturan tidak untuk politik praktis sehingga memposting sampai berapapun akan kami tolak," kata Kusumo pada detikcom.



Simak Video "Langgar Aturan, Ratusan APK Bajo dan Gibran-Teguh Dicopot!"
[Gambas:Video 20detik]
(sip/fay)