Sabtu, 17 Agu 2019 11:12 WIB

Jokowi Soroti Kedaulatan Siber, Asosiasi Mendukung Penuh

Agus Tri Haryanto - detikInet
Ilustrasi data pribadi di ponsel. Foto: ABC Australia Ilustrasi data pribadi di ponsel. Foto: ABC Australia
Jakarta - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengapresiasi perhatian Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait dunia siber hingga perlindungan data pribadi. Hal itu disampaikan Jokowi lewat pidato kenegaraannya di sidang bersama DPD dan DPR di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat kemarin.

Dikatakan Ketua Umum APJII Jamalul Izza bahwa pihaknya sangat mendukung mindset keamanan ruang siber secara menyeluruh yang disampaikan Jokowi. Mulai dari aspek keamanan data pribadi hingga kedaulatan siber yang harus dilihat dari segala sisi.


"Yang penting disampaikan Presiden tadi itu salah satunya soal mindset data pribadi, yaitu tentang keamanan kita bersama sebagai bangsa," kata Jamalul seperti dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (17/8/2019).

Jamalul mengungkapkan sepakat bahwa Indonesia sudah sangat membutuhkan Undang-Undang yang melindungi data pribadi masyarakat. Misalnya, bagaimana data pribadi milik rakyat Indonesia kini beredar dengan mudah seperti di media sosial, data pribadi di banking, data pribadi di sektor finansial, data pribadi di KTP elektronik, data pribadi di sektor kesehatan dan lain-lain.

"Nah, semua data itu butuh perlindungan negara. Kan itu kata presiden bahwa data itu adalah kekayaan baru bangsa Indonesia sehingga mindset Presiden menurut saya sangat tepat," ujarnya.


Terkait konsep kedaulatan siber yang disampaikanJokowi, Jamalul mengatakan APJII juga satu suara karena tugas dan fungsi asosiasi internet adalah sebagai pengelola IP address di Indonesia, maka APJII turut menjaga kedaulatan siber RI.

Kedaulatan siber, kata dia, sangat penting karena Indonesia harus terjaga dari sisi keamanan maupun ketahanan siber. Misalnya dari internet security, pengaman dan perlindungan data sampai mengawasi konten yang keluar masuk di ruang siber di RI harus diketahui.

"Kita harus punya bargaining position yang kuat. Indonesia bukan sembarang negara yang bisa seenaknya asing masuk tanpa ada regulasi yang jelas. Itu saya kira pesan yang disampaikan Presiden Jokowi," tutur dia.


Terkait konsep pembangunan sumber daya manusia (SDM), pria berkacamata ini memperhatikan penekanan pidato presiden pada inovasi, kualitas SDM serta penguasaan teknologi agar Indonesia bisa keluar dari kutukan sumber daya alam (SDA).

Menurut dia, SDM Indonesia harus ada peningkatan signifikan terutama dari sisi knowledge yang di dukung oleh perangkat dan teknologi. Ia mencontohkan sertifikasi SDM yang akan berujung pada pengakuan kualitas SDM Indonesia di mata dunia internasional.

"Pemerintah tentu harus mendukung teman-teman sertifikasi dari sisi SDM ini. Kalau dilihat SDM Indonesia bagus dan tidak kalah, tapi kan butuh pengakuan juga salah satunya lewat sertifikasi itu," pungkasnya.

Simak Video " Tanggapi Hasil Riset APJII, Vivo: 7,5% Masih Angka yang Kecil"
[Gambas:Video 20detik]
(agt/afr)