Kamis, 15 Nov 2018 14:38 WIB

Ini Tanggapan Menkominfo Terkait Kasus Hukum Ibu Nuril

Adi Fida Rahman - detikInet
Menkominfo Rudiantara di Innocreativation Surabaya. Foto: Adi Fida Rahman/detikINET Menkominfo Rudiantara di Innocreativation Surabaya. Foto: Adi Fida Rahman/detikINET
Surabaya - Kasus hukum yang mendera Baiq Nuril menyita banyak perhatian, tak terkecuali Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara.

"Saya turut bersimpati kepada bu Nuril dan keluarganya," ujarnya saat ditemui usai menjadi pembicara di ajang Innocreativation, Surabaya, Kamis (15/11/2018).

Dikatakan Rudiantara, pihaknya saat ini telah berbicara dengan komunitas terkait masalah ini. Dia pun meminta masyarakat dapat memisahkan antara simpati dengan kasus hukum yang terjadi.



"Kasus hukumnya yang mencuat seolah ibu Nuril yang menyebarkan informasinya ataupun menyebar rekamannya kemana-mana. Padahal, perlu dicek lagi, itu sebetulnya siapa yang menyebarkan informasi, ibu Nuril atau tidak. Nah memang ponselnya memang dipakai ponsel bu Nuril," kata pria yang kerap disapa Chief RA ini.

"Kita harus menghormati kasus hukum. Tapi simpati kita adalah kepada keluarganya, ke bu Nurilnya. Kalau tidak salah ada gerakan membantu untuk membayar denda Rp 600 juta. Suaminya juga harus menafkahi tiga orang anak. Saya pribadi sedang menyiapkan bagaimana membantu mereka," imbuh Rudiantara.

Seperti diketahui, kasus M dengan Baiq Nuril terjadi pada 2012. Kasus ini mulai mencuat ke publik pada 2016.


Tonton video: Menkominfo Bersimpati ke Bu Nuril, Minta Penyebar Rekaman Dicari

[Gambas:Video 20detik]



M, yang kala itu menjabat Kepala SMAN 7 Mataram, memperkarakan Baiq Nuril, yang saat itu posisinya sebagai staf honorer TU bagian keuangan di sekolah yang sama.

Baiq Nuril dilaporkan karena merekam percakapan dirinya dengan M melalui sambungan ponsel. Kepsek M waktu itu menceritakan hubungan badannya dengan wanita lain yang merupakan atasan Baiq Nuril di bagian keuangan SMAN 7 Mataram. Kasus lalu berlanjut ke penyidikan hingga ke persidangan.



Di Pengadilan Negeri Mataram, pada Juli 2017, Nuril divonis bebas. Di tingkat kasasi, majelis kasasi MA yang diketuai Hakim Agung Sri Murwahyuni, dengan anggota majelis Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu dan Hakim Agung Eddy Army, memvonis Nuril 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta. Kasasi itu diketok pada 26 September 2018. (rns/rns)