Jumat, 03 Apr 2015 15:38 WIB

Indonesia Dinilai Belum Butuh Data Center Tier-4

- detikInet
Halim Mangunjudo (rou/detikINET) Halim Mangunjudo (rou/detikINET)
Jakarta - Mayoritas perusahaan di Indonesia dinilai masih belum memerlukan data center Tier-4 seperti persyaratan minimum yang dibutuhkan oleh perusahaan sekelas Google dan Facebook.

Menurut Direktur Consulting & Enterprise Delivery Multipolar Technology Halim D Mangunjudo, kebutuhan pasar untuk data center Tier-4 di Indonesia masih belum besar karena spesifikasinya tinggi dan harganya juga masih sangat mahal.

"Pertanyaannya dengan melihat kebutuhan Tier-4, perusahaan mana di Indonesia yang mau mengeluarkan uang sebesar itu untuk data center. Kalau kami di Multipolar selalu bilang Tier-3 plus atau ready for Tier-4," ujarnya di Kaffein, Foundry 8, Jakarta.

Halim berpendapat, perusahaan di Indonesia saat ini harusnya sudah cukup puas jika bisa benar-benar mendapatkan spesifikasi sesungguhnya untuk data center sekelas Tier-2 maupun Tier-3. "Jadi bukan sekadar klaim saja," kata dia.

Selain itu, ia juga menilai masih banyak perusahaan yang salah kaprah dalam membedakan pengertian antara Disaster Recovery Center (DRC) dan Disaster Recovery Plan (DRP). Padahal, pemahaman itu sangat penting untuk mendesain data center.

"Masih banyak yang belum paham tentang perbedaan antara DRC dan DRP. Mereka pikir DRC itu sama dengan DRP, padahal itu sama sekali berbeda. Salah kaprah ini memang harus diluruskan," katanya.

Menurutnya, dalam membangun sebuah data center itu memerlukan kajian lingkungan pendukung, seperti pasokan listrik, keamanan data, backup, koneksi jaringan, hingga kemungkinan bencana.

Semua itu harus masuk perhitungan untuk Business Continuity Plan (BCP) dan hal itu semua terangkum dalam DRP. Bayangkan kalau misalnya Jakarta lumpuh karena banjir. Mungkin data center aman, tapi koneksi ke data center bisa saja terputus.

Kata Halim, semua itu sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 tahun 2012 tentang penyelengaraan sistem dan transaksi elektronik. Namun sayangnya masih banyak yang belum memahaminya.

Masih terkait dalam aturan di PP No.82/2012 itu pula, ditegaskan bahwa penempatan data center di Indonesia juga merupakan sesuatu yang mutlak karena wujud dari kedaulatan negara.

"Bicara teknologi sih data ditempatkan dimana saja bisa, masalahnya kalau terjadi sesuatu di hubungan antar negara, bagaimana nasib data kita di negeri orang," pungkasnya.

(rou/yud)