Jumat, 13 Okt 2017 14:22 WIB

Registrasi SIM Card Jilid Kedua Juga Tak Memuaskan

Fino Yurio Kristo - detikInet
Ilustrasi. Foto: Muhammad Ridho Ilustrasi. Foto: Muhammad Ridho
Jakarta - Registrasi pengguna SIM Card sejatinya telah dilakukan pada tahun 2005 melalui SMS ke nomor 4444. Namun karena tak efektif dan mudah diakali, Kementerian Komunikasi dan Informatika kembali mewajibkan registrasi ulang dengan cara yang berbeda.

Registrasi SIM Card babak kedua itu dilakukan pada akhir tahun 2015. Sejak kick-off registrasi prabayar tahap kedua pada 15 Desember 2015, pelanggan tak lagi boleh melakukan registrasi sendiri, melainkan oleh pemilik outlet terdaftar.

Intinya semua masyarakat yang membeli kartu perdana prabayar harus menyerahkan kartu identitas dan akan didaftarkan oleh penjual kartu perdana. Sehingga masyarakat tidak lagi dapat mendaftarkan dirinya sendiri.

"Dengan memulihkan registrasi ini, kita bisa menelusuri siapa yang menjual terakhir kartu ini dan siapa yang membelinya. Sehingga pihak berwajib dapat menelusuri hingga ke ujung," kata Dirjen Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI) Kominfo kala itu, Prof Dr Kalamullah Ramli kepada detikINET kala itu.

Registrasi 4444 hanya bisa digunakan oleh penjual yang sudah terdaftar atau identitas yang telah tercatat di para operatornya. Sehingga penjual yang belum terdaftar tidak dapat melakukan registrasi prabayar.

Selanjutnya, penjual yang terdaftar tersebut meminta calon pengguna kartu prabayar menunjukan kartu identitas, seperti dari KTP, SIM, Paspor ataupun kartu pelajar. Kemudian data-data yang ada di dalam kartu identitas tersebut, mulai dari nama, NIK hingga alamat, dikirimkan ke operator.

Bilamana data yang dimasukkan tidak benar, pemerintah dalam hal ini Kominfo akan memberikan sanksi kepada pihak operator. Adapun sanksinya berupa peringatan tertulis dan peninjauan kembali syarat serta ketentuan pendistribusian/penjualan kartu perdana prabayar.

Namun sepertinya, aturan baru tersebut juga tidak memuaskan. Buktinya saat ini, aturan registrasi kembali dilakukan dengan cara yang berbeda, yaitu identitas pengguna harus valid sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) di KTP dan Kartu Keluarga. Tentunya diharapkan, aturan yang sekarang benar-benar efektif sehingga tidak ada cerita pengulangan lagi. (fyk/rns)
-
Load Komentar ...

Redaksi: redaksi[at]detikinet.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com
News Feed