BERITA TERBARU
Rabu, 08 Mar 2017 18:45 WIB

DPR Desak UU Telekomunikasi Dirombak Total

Agus Tri Haryanto - detikInet
Foto: detikINET/Achmad Rouzni Noor II Foto: detikINET/Achmad Rouzni Noor II
Jakarta - Inisiatif pemerintah untuk merancang Undang-Undang Telekomunikasi wajah baru disambut tangan terbuka oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI).

UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang dipakai saat ini, sudah terlalu usang untuk menaungi perkembangan teknologi yang masif dan dinamis. Sehingga perlu ada perombakan dalam wujud UU baru agar menyesuaikan.

Wakil Ketua Komisi I DPR, Ahmad Hanafi Rais, mengatakan pihaknya sudah lama mengusulkan agar UU tersebut diperbarui dengan direvisi atau dibentuk UU baru.

"UU Telekomunikasi yang baru, karena kita mengkaji banyak hal yang sudah ketinggalan," ujar Hanafi di Tjikini Lima, Jakarta, Rabu (8/3/2017).

"Kalau dalam kaidah UU, revisi itu diubah beberapa pasal atau ayat saja, seperti UU ITE yang hanya beberapa pasal saja. Kalau UU Telekomunikasi, itu banyak dirombak. Jadi, bukan revisi lagi tapi UU Telekomunkasi baru dan kita desak pemerintah," tuturnya.

Untuk melakukan perubahan, Hanafi mengatakan pemerintah harus merancang UU sesuai dengan kondisi saat ini dan masa mendatang. Misalnya internet yang digunakan untuk mencari informasi saja, tetapi bisa dimanfaatkan banyak hal.

"Salah satu yang harus diatur adalah kebijakan konvergensi. UU sekarang kan tidak menjangkau ke sana, bagaimana teknologi bisa dipakai segala macam, baik itu komunikasi, penyiaran, maupun telekomunikasi itu sendiri," ungkap Hanafi.

Bentuk telah usangnya UU Telekomunikasi saat ini, misalnya, pemerintah selalu mengalami kendala bila berhadapan dengan para perusahaan teknologi yang fokus bisnisnya di layanan Over The Top (OTT).

"Seperti pemerintah yang kebingungan menghadapi OTT mau seperti apa, itu karena gak ada UU. Makanya kita perlu hadirkan UU Telekomunikasi baru," sebutnya.

Sampai saat ini, DPR masih menunggu naskah akademik dan rancangan perubahan UU Telekomunikasi, karena itu merupakan inisiatif dari pemerintah.

"Komisi I sifatnya menunggu naskah dan rancangan perubahan UU itu ke DPR, baru setelah itu dibahas di DPR. Kalau pemerintah kesulitan, nanti inisiatifnya bisa dari DPR dengan bentuk Panja," kata Hanafi. (rou/rou)
Load Komentar ...

Redaksi: redaksi[at]detikinet.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com
News Feed