Kamis, 02 Mar 2017 09:18 WIB

Laporan dari Barcelona

Lelang Spektrum dan Janji Manis Pembangunan Operator

Ardhi Suryadhi - detikInet
Foto: Rachman Haryanto Foto: Rachman Haryanto
Barcelona - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tengah bersiap melelang pita spektrum 2,1 GHz dan 2,3 GHz. Sejumlah operator pun sudah punya ancang-ancang ikut serta, namun bagaimana dengan janji-janji pembangunan insfrastruktur mereka yang dulu sempat terlontar?

Janji-jani manis yang dimaksud adalah terkait komitmen membangun infrastruktur telekomunikasi yang sedianya mesti dilakukan para operator ketika mendapatkan atau memperbaharui lisensi spektrum.

Hal ini penting ditindaklanjut lantaran spektrum merupakan sumber daya terbatas yang dimiliki Indonesia, sehingga alokasi dan penggunaannya pun harus benar-benar dikontrol agar seoptimal mungkin.

Pemerintah — dalam hal ini Kementerian Kominfo — memiliki fungsi kontrol untuk menagih janji para operator terkait pembangunan infrastruktur. Jangan sampai lisensi sudah diberikan tetapi disia-siakan dengan hanya membangun infrastruktur di kota-kota besar.

Sebab lisensi yang diberikan mencakup nasional, sehingga ada kewajiban dari operator untuk juga membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah pinggiran.

Menurut Direktur Utama Telkomsel Ririek Adriansyah, waktu paling pas untuk mengontrol komitmen pembangunan infrastruktur para operator adalah pada saat pengajuan turut serta lelang spektrum seperti sekarang ini.

"Terlebih pembangunan kita belum merata. Dalam tanda kutip, (pemerintah bisa) memaksa operator untuk tidak membangun di daerah tertentu saja. Timing-nya ya saat ini ketika mau memberikan atau memperbaharui lisensi," tegas Ririek saat ditemui detikINET di sela Mobile World Congress 2017 di Barcelona, Spanyol.

Terlebih, lanjut Ririek, komitmen yang dulu dibuat operator merupakan inisiatif dari operator sendiri. Dimana hal itu artinya seharusnya sudah menjadi bagian dari rencana strategis para operator.

"Jadi sebelumnya seperti itu (inisiatif operator). Dan menurut saya ke depan, justru lebih baik di balik, dari pemerintah sebetulnya bisa melihat kebutuhan masyarakat seperti apa dan di mana. Nah, itu yang ditetapkan ke pelaku industri saat mengajukan lisensi baru atau memperbaharui lisensi".

"Sehingga memastikan apa yang dituju pemerintah itu terjadi. Kalau self targeted, otomatis operator akan fokus ke daerah yang menguntungkan, dan itu yang sekarang terjadi. Jadi targetnya dua, meningkatkan kapasitas jaringan dan coverage," Ririek memaparkan.

Bahkan kalau perlu, atas dasar transparansi, komitmen pembangunan infrastruktur telekomunikasi para operator harus dipublikasikan di situs Kominfo, sehingga publik juga punya peran dalam pengawasan pembangunannya.

"Karena spektrum kan sumber daya terbatas, tidak ada pabriknya , jadi gak bisa dibikin lagi. Sama seperti tanah, yang gak ada pabriknya. Jadi ketika suatu operator memenangkan tender, kan ada komitmen yang menyertai, kapasitas dan coverage. kalau kapasitas saja cuma di kota besar yang dibangun, ya tidak bisa. Padahal kan masyarakat di kota pinggiran juga butuh telekomunikasi," lanjutnya.

Telkomsel sendiri mengklaim komitmen pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang pernah mereka ajukan rata-rata sudah terpenuhi dengan rata-rata dua tahun lebih cepat.

Selama tahun 2016, Telkomsel telah membangun lebih dari 20.000 BTS baru, di mana 90% di antaranya merupakan BTS broadband. Adapun total keseluruhan BTS secara nasional yang dimiliki Telkomsel hingga ke pelosok dan perbatasan berjumlah 129.000 BTS, di mana 61% di antaranya merupakan BTS broadband.

Sementara untuk 4G, Telkomsel telah menggelar lebih dari 11.500 eNode B (BTS 4G) yang melayani sekitar lebih dari 12 juta pelanggan 4G LTE di lebih dari 400 kota kabupaten di Indonesia.

Terkait komitmen pembangunan infrastruktur ini, Komisioner Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih juga mendesak Kominfo untuk membuka data progres komitmen pembangunan seluruh operator. Jika komitmen pembangunan dianggap rahasia perusahaan, Ombudsman meminta agar data yang dibuka tidak terlalu rinci. Misalnya perkembangan pembangunan masing-masing operator di setiap Kabupaten Kota yang mereka bangun.

"Frekuensi itu adalah milik publik sehingga publik memiliki hak untuk mengetahui pemanfaatannya," kata Alamsyah.

Uji Publik Lelang Spektrum

Kementerian Kominfo tengah melakukan konsultasi publik terhadap Rancangan Peraturan Menteri (RPM) mengenai seleksi pengguna pita frekuensi 2,1 GHz dan 2,3 GHz.

Selain itu, konsultasi publik ini juga guna memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat, serta pemangku kepentingan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan.

Ada dua tujuan pelaksanaan seleksi penghuni di blok kosong pada spektrum 2,1 GHz dan 2,3 GHz.

Pertama, untuk penambahan pita frekuensi radio bagi Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler di pita frekuensi radio 2,1 GHz yang dapat meningkatkan kapasitas untuk layanan telekomunikasi kepada masyarakat.

Kedua, dalam rangka mencapai target Rencana Pita lebar Indonesia 2014-2019, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi percepatan pertumbuhan perekonomian dan pembangunan nasional.

"Dengan demikian, manfaat yang diharapkan adalah Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler di pita frekuensi radio 2,1 GHz dapat memperoleh penambahan pita frekuensi radio, sehingga kapasitas bandwith-nya bertambah untuk meningkatkan layanan telekomunikasi kepada masyarakat," ujar Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Noor Iza, dalam siaran persnya, Rabu, (22/2/2017).

Noor memaparkan ada empat hal yang menjadi pengaturan dalam RPM ini, yaitu objek seleksi pada frekuensi 2,1 GHz itu ada dua blok (blok 11 dan blok 12) yang masing-masing selebar 5 Mhz.

Lalu, objek seleksi pada frekuensi 2,3 GHz terdiri satu blok di dengan lebar 15 MHz, peserta seleksi hanya dapat memenangkan pita frekuensi 2,1 GHz atau 2,3 GHz, dan peserta seleksi pita frekuensi 2,1 GHz hanya dapat mengikuti seleksi untuk satu blok.

(ash/yud)
Load Komentar ...

Redaksi: redaksi[at]detikinet.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com
News Feed