Kamis, 19 Jan 2017 20:10 WIB

Agar Jaringan Tak Stagnan, Perlu Terobosan

Adi Fida Rahman - detikInet
Foto: Lamhot Aritonang Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan bahwa dari tiga elemen utama dalam ekosistem DNA atau device, network, dan application, ada satu sektor yang tumbuh stagnan. Elemen yang dimaksud adalah network alias jaringan.

"Persoalannya karena business as usual, tidak ada terobosan apa-apa. Jadi perlu usaha meningkatkan affordability atau keterjangkauan," kata menteri yang akrab disapa Chief RA di acara Indonesia Digital Economy Forecast 2017 di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (19/1/2016).

Menurutnya, bagaimana cara menurunkan biaya adalah melalui network sharing. Berbagi jaringan menjadi sebuah keniscayaan, menurutnya. Industri telekomunikasi, kata dia, telah berkembang amat cepat dan memiliki multiplier effect yang sangat besar dan luas.

Di luar pengaruh besarnya ke hampir semua industri lain, tidak bisa dikesampingkan realitas bahwa mayoritas penduduk indonesia dan juga dunia saat ini sangat tergantung telepon seluler yang sudah menjadi salah satu kebutuhan utama sehari-hari.

Merujuk data itu, pertumbuhan telepon seluler di indonesia mencapai 23% per tahun. Pada 2015 jumlah telepon seluler mencapai 338 juta, yang berarti rata-rata setiap orang indonesia memiliki 1,3 telepon seluler, sekalipun jumlahnya tidak seimbang antara wilayah pulau jawa dengan di luar jawa.

Di indonesia, secara garis besar rata-rata satu penduduk di pulau Jawa memiliki lebih dari satu telepon dan penduduk di luar Jawa memiliki kurang dari satu telepon. Rata-rata nasional, itu pun masih tergolong sedikit, misalnya dibandingkan Hong Kong (2,3), Malaysia (3,4), ataupun Singapura (1,4).

Tentunya, lanjut Chief RA, merupakan kewajiban pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur telekomunikasi, khususnya serat optik, di luar Jawa dengan Palapa Ring, serta meningkatkan jumlah dan pemakaian telepon dan kecepatan pengiriman data untuk peningkatan perekonomian dan sekaligus demi ketahanan nasional.

Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah telah menetapkan kebijakan pembangunan infrastruktur telekomunikasi antara lain melalui proyek Palapa Ring dengan menggunakan system komunikasi kabel laut dan serat optik (SKKL dan SKSO) untuk menyebarkan layanan broadband di seluruh wilayah indonesia dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Manfaat kebijakan ini antara lain adalah ketahanan nasional, pemerataan infrastruktur telekomunikasi, penyediaan jasa akses teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang tersebar di seluruh wilayah indonesia.

Kebijakan ini sangat tepat karena sebaran infrastruktur saat ini hanya terpusat di jawa. Kebijakan ini tentu tidak bermanfaat maksimal apabila penggunaan infrastruktur tersebut tidak optimal (under capacity) sehingga perlu pula peningkatan jumlah telepon seluler serta penggunaannya

Namun, dalam praktiknya, menurut Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio, sebagian besar KPBU atas pembangunan infrastrukur telekomunikasi di luar pulau Jawa masih dikuasai oleh satu operator telekomunikasi. Struktur pasar yang demikian mengakibatkan pasar telekomunikasi seluler bersifat oligopoli.

"Struktur pasar demikian diiringi adanya keengganan untuk berbagi kapasitas dengan operator telekomunikasi lain, selain operator telekomunikasi dalam grupnya," kata Agus.

Oleh karenanya, lanjut dia, dibutuhkan regulasi yang harus dapat mengatur persaingan usaha dan memastikan peningkatan manfaat bagi para pemangku kepentingannya.

Bagi masyarakat sebagai konsumen, kepentingan utamanya adalah tarif yang lebih murah dan layanan yang lebih baik. Kemudian bagi pemerintah, kepentingan utamanya adalah peningkatan peran industri telekomunikasi, terutama untuk kesatuan wilayah dan perekonomian.

Sedangkan bagi industri telekomunikasi, kepentingan utama adalah pengaturan persaingan usaha yang sehat, efisiensi industri, mendorong inovasi dan investasi, serta peningkatan kualitas dan return yang lebih baik.

"Solusinya perubahan atas PP No. 52/2000 tentang penyelenggaraan telekomunikasi dan PP No. 53/ 2000 tentang penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit. Kedua peraturan tersebut tidak memadai lagi dengan perkembangan saat ini," tegas Agus.

Senada dengan Agus, anggota Dewan TIK Nasional, Garuda Sugardo, mengatakan bahwa saat ini merupakan momentum yang tepat untuk melakukan revisi terhadap regulasi yang sudah tidak relevan. "Jika tidak dilakukan, maka percepatan industri digital di indonesia akan sulit terwujud," kata dia. (afr/rou)
-
Load Komentar ...

Redaksi: redaksi[at]detikinet.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com
News Feed