BERITA TERBARU
Kamis, 30 Jun 2016 09:35 WIB

Mau Jadi Raja Digital, Indonesia Butuh Backbone Nasional

Achmad Rouzni Noor II - detikInet
Foto: detikINET/Achmad Rouzni Noor Ii Foto: detikINET/Achmad Rouzni Noor Ii
Jakarta - Salah satu tujuan utama dari Revisi Peraturan Pemerintah No. 52 dan 53 Tahun 2000 adalah untuk mendorong hadirnya operator yang bersedia menjadi penyedia backbone nasional agar terjadi efisiensi di industri telekomunikasi.

Demikian kata Nonot Harsono, mantan Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), terkait ribut-ribut soal revisi aturan yang terkait network sharing serta penyelenggaraan telekomunikasi, frekuensi dan orbit satelit tersebut.

"Jadi, tak seperti sekarang, semua berlomba bangun jaringan, ujungnya malah terjadi pemborosan," ungkap Nonot saat berbincang dengan detikINET, di sela kesibukannya sebagai Chairman of Mastel Institute, Kamis (30/6/2016).

Menurutnya, hadirnya operator yang menyediakan backbone nasional itu sudah menjadi keharusan bagi Indonesia jika ingin menjadi raja digital di masa depan. "Harus ada penataan di pemain jaringan. Kandidat kuat sebagai penyedia backbone nasional itu adalah Telkom," paparnya.

Ia berpendapat, Telkom layak mendapat beban sebagai penyedia backbone nasional karena terkait dengan kedaulatan cyber dan kepentingan nasional. Posisinya sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan aset yang dimiliki dinilai sudah cukup.

"Tidak pantas pula backbone nasional ini diberikan kepada Google Fiber atau pun kongsi Microsoft-Facebook yang bila Indonesia masuk ke Trans Pacific Partnership (TPP), sangat mungkin dua raksasa itu meminta izin untuk membangun jaringan fiber optik di sini. Jika itu terjadi, bisa berakhir dominasi Telkom," sesalnya.

Dengan demikian menurutnya, amat penting bagi penentu kebijakan dan para pemangku kepentingan untuk menyadari perbedaan peran antara Telkom dengan operator lainnya.

Saat ini Telkom memang tak tegas sebagai penyedia backbone nasional karena bermain di level pelayanan langsung ke masyarakat baik melalui Telkomsel di seluler atau IndiHome di Fiber to the Home (FTTH).

"Idealnya, operator seluler, Broadband Wireless Access (BWA), dan FTTH fokus di akses serta pelayanan. Sedangkan Telkom adalah pembangun jaringan nasional, penghubung antar pulau, antar propinsi, antar kabupaten/kota, dan kecamatan. Ini akan terjadi efisiensi. Ini tak bisa jalan kalau revisi dua PP itu tak lolos," jelasnya.

Tak hanya mendorong berbagi jaringan di sisi backbone, Nonot juga mengusulkan adanya open access di level layanan ke pelanggan di FTTH dan seluler. Di FTTH, akses tetap yang menggunakan kabel ke rumah-rumah harusnya cukup satu kabel saja dan di open access.

Sedangkan di seluler, satu BTS bisa dioperasikan dgn pita frekuensi gabungan. Satu BTS bisa dipikul dan dipakai bersama oleh dua operator atau lebih, yang disebut sebagai RAN sharing atau network-sharing di level akses.

"Hal-hal inilah yang sejak terbit UU 36/99 tentang Telekomunikasi dan PP 52 dan 53 belum diatur, sehingga diperlukan revisi sesegera mungkin agar indonesia dapat memanfaatkan kemajuan teknologi secara maksimal," katanya.

Diingatkannya, dalam hukum bisnis telekomunikasi, siapapun yang berperan menjadi backbone nasional akan sangat beruntung karena berarti akan menjadi saluran tunggal dari semua trafik dari dan ke seluruh wilayah nusantara.

"Bukan fisik kabel fiber optiknya yang harus banyak, tetapi kapasitasnya yang harus besar. Karena itu tidak perlu semua menggelar kabel laut, menggali jalan propinsi, menggali jalan raya, memasang tiang kabel, dan lainnya," usulnya.

Seperti diketahui, saat ini revisi PP No 52 dan 53 telah tahap menunggu penandatanganan dari Presiden Joko Widodo. Di tengah penantian, kontroversi mencuat karena penyusunan tak transparan, tanpa uji publik, dan tak dilibatkannya Telkom Group sebagai operator dominan. (rou/rou)

Redaksi: redaksi[at]detikinet.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com
News Feed