Rabu, 09 Mar 2016 15:45 WIB

Gugatan Kartel SMS, XL: Belum Terima Salinan Resmi

Anggoro Suryo Jati - detikInet
(Foto: Anggoro Suryo Jati) (Foto: Anggoro Suryo Jati)
Belitung - XL Axiata selaku salah satu tergugat dalam dalam kasus kartel tarif SMS mengaku belum menerima salinan resmi putusan pengadilan yang menghukum mereka agar membayar denda Rp 25 miliar.

"Sampai saat ini kami belum menerima salinan resmi dari putusan tersebut. Kami baru akan memberikan pernyataan saat salinan tersebut kami dapatkan," ujar CEO XL Axiata Dian Siswarini kepada detikINET di Belitung.

Pihak XL pun memperkirakan bahwa proses penyelesaian kasus tersebut bisa berjalan dalam waktu dekat. "Itu kan kasus lama, mungkin prosesnya membutuhkan waktu lama juga," tambah Dian.

Kasus kartel tarif SMS ini bermula saat KPPU menerima adanya dugaan pelanggaran Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh sejumlah provider seluler di Indonesia.

Atas laporan tersebut, KPPU langsung bergerak cepat mengawasi operator-operator yang dicurigai melakukan kartel tarif SMS sepanjang 2004-2007 untuk tarif off-net (lintas operator) pada pasar kompetitif.

Benar saja dalam kurun waktu tersebut, enam operator seluler meraup keuntungan hingga Rp 133 triliun. Atas dasar temuan itu, KPPU mempolisikan empat operator yang dinilai bersalah karena telah merugikan konsumen hingga miliaran rupiah.

Lima operator yang digugat, yakni PT Excelcomindo Pratama Tbk (kini XL Axiata) selaku Terlapor I, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk selaku Terlapor IV, PT Bakrie Telecom selaku Terlapor VI, PT Mobile-8 Telecom, Tbk selaku Terlapor VII serta PT Telekomunikasi Seluler Indonesia selaku Terlapor II.

Terhadap putusan itu, para operator pun keberatan dan mengajukan banding terhadap KPPU ke PN Jakpus. Bak gayung bersambut, majelis hakim justru membalik keadaan dengan membatalkan keputusan KPPU alias memenangkan keempat operator tersebut.

Tak terima, giliran KPPU mengajukan kasasi ke MA. Hasilnya, pada 29 Februari 2016 lalu ketua majelis hakim agung Syamsul Maarif SH LLM PhD dengan anggota hakim agung Dr Abdurrahman dan hakim agung I Gusti Agung Sumanatha mengabulkan kasasi KPPU.

Di mana, PT Excelcomindo Pratama Tbk dihukum sebesar Rp 25 miliar, PT Telekomunikasi Seluler Indonesia dihukum 25 miliar, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dihukum sebesar Rp 18 miliar, PT Bakrie Telecom dihukum sebesar Rp 4 miliar dan PT Mobile-8 Telecom Tbk sebesar Rp 5 miliar.

Meski putusan PN Jakpus sudah diketok dari tahun 2008 lalu, namun memori kasasi KPPU baru masuk ke MA pada Mei 2015 dan sampai ke meja hakim agung pada 15 Januari 2016. Terkait lamanya jeda waktu antar putusan ini, Ketua KPPU Syarkawi Rauf beranggapan hanya karena ada kendala administrasi semata.

"Salah satu Terlapor yang kita hukum domisilinya bukan cuma di Jakarta tapi ada yang di Bandung. Nah menurut peraturan MA, Terlapor yang tersebar itu harus disatukan. Prosedur pemindahan itu lumayan makan waktu," kata Syarkawi saat dihubungi detikINET beberapa waktu yang lalu. (asj/rns)
-
Load Komentar ...

Redaksi: redaksi[at]detikinet.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com
News Feed