http://us.images.detik.com/logo_tematik/logodetikinet.png

Imbas Vonis IM2

APJII: Mana Langkah Konkretmu, Menkominfo?

Ardhi Suryadhi - detikinet
Senin, 15/07/2013 09:22 WIB
Halaman 1 dari 2
http://us.images.detik.com/content/2013/07/15/328/092608_tifatul285.jpg Menkominfo Tifatul Sembiring (rou/detikINET)
Jakarta - Para pebisnis internet (Internet Service Provider/ISP) yang tergabung dalam Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia (APJII) mempertanyakan langkah konkret yang diambil oleh Menkominfo Tifatul Sembiring terkait upaya perlindungan terhadap ISP.

Tuntutan ini diharapkan segera terjawab karena saat ini ISP anggota APJII yang memiliki lisensi resmi, aktif membayar pajak, membayar PNBP berupa BHP/USO tiba-tiba menjadi ilegal menjalankan praktik usahanya.

Situasi yang dihadapi para ISP ini sebagai dampak hasil sidang Tipikor yang memvonis IM2 dan mantan Dirutnya, Indar Atmanto karena kerjasama antara IM2-Indosat. Indar dihukum 4 tahun, denda Rp 200 juta, dan uang pengganti Rp 1,3 trilliun terhadap IM2.

Dijelaskan APJII, pola kerjasama yang berjalan selama ini bahwa setiap perusahaan jasa jaringan (operator jaringan) dalam menjalankan usahanya ke masyarakat akan bekerjasama dengan perusahaan jasa internet (ISP).

Namun, kerjasama IM2-Indosat berbuah vonis pahit. Dengan vonis disalahkannya kerjasama IM2-Indosat itu, maka secara tidak langsung semua ISP dan perusahaan operator jaringan dalam melaksanakan bisnisnya juga dianggap ilegal.

Permintaan agar Menkominfo memberikan perlindungan pada APJII itu disampaikan oleh Ketua Dewan Penasehat APJII Sylvia W Sumarlin dan Sekjen Sapto Anggoro.

"Menteri Tifatul Sembiring bertanggungjawab atas runyamnya situasi saat ini. Menkominfo harus memberikan perlindungan kepada seluruh anggota ISP dan NAP atau pemilik lisensi resmi, untuk bisa menjalankan usahanya," kata Sapto.Next

Halaman 1 2
(ash/fyk)


Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!


 atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        
Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detikinet.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Pro Kontra Index »

Permen Situs Negatif, Menurut Anda?

Pro kontra Permen Kominfo no 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif terus mengemuka. Lantas bagaimana dengan Anda terkait kehadiran Permen yang mengatur tata cara pelaporan situs yang masuk daftar hitam sensor Trust+ Positif ini?
Pro
22%
Kontra
78%


Must Read close