http://us.images.detik.com/logo_tematik/logodetikinet.png
 
 

PTUN: Audit BPKP di Kasus IM2-Indosat Cacat Hukum!

Ardhi Suryadhi - detikinet
Rabu, 01/05/2013 13:39 WIB
Halaman 1 dari 2
http://us.images.detik.com/content/2013/05/01/328/im2modem285.jpg Ilustrasi (detikINET)
Jakarta - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengabulkan gugatan mantan Dirut IM2, Indosat, dan IM2 terkait laporan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menyatakan adanya kerugian negara senilai Rp 1,3 triliun dalam pembangunan jaringan frekuensi radio 2.1 GHz/3G oleh Indosat dan IM2.

"Majelis Hakim yang diketuai oleh Heri Herianto menyatakan laporan audit BPKP tidak sah dan cacat hukum. Ini baru saja diputuskan di PTUN," tegas Jufrry Maykel Manus, kuasa hukum mantan Dirut IM2 Indar Atmanto kepada detikINET, Rabu (1/5/2013).

Jufrry menyatakan, dengan adanya putusan ini maka secara otomatis hasil audit BPKP yang dijadikan 'senjata' untuk menyeret mantan Dirut IM2, Indosat, dan IM2 ke meja hijau harus dicabut dan tidak sah.

"Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyebut jika mau melakukan audit harusnya menjadi wewenang Menkominfo karena dalam Undang-undang disebutkan jadi pihak yang mengatur urusan telekomunikasi," lanjut Jufrry.

Memang, Majelis Hakim PTUN tidak seluruhnya mengabulkan gugatan Indar Atmanto, IM2, dan Indosat. Adapun tuntutan uang paksa tidak dikabulkan Majelis Hakim.

"Uang paksa di sini maksudnya. Jika sekarang diputus dan belum dijalankan, maka setiap harinya ada denda yang harus dibayarkan. Besaran yang kami tuntut biasa, Rp 1 juta per hari. Tapi biar tidak dikabulkan, uang paksa itu tidak penting. Yang paling penting, hasil audit BPKP itu sudah diputuskan cacat hukum," Jufrry menandaskan.

Sebelumnya, PTUN telah mengabulkan permohonan untuk menunda pelaksanaan keputusan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Setelah sebelumnya, BPKP mengeluarkan pernyataan adanya kerugian negara senilai Rp 1,3 triliun dalam pembangunan jaringan frekuensi radio 2.1 GHz/3G oleh Indosat dan IM2.Next

Halaman 1 2
(ash/rns)


Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!


 atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        
Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detikinet.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Pro Kontra Index »

Permen Situs Negatif, Menurut Anda?

Pro kontra Permen Kominfo no 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif terus mengemuka. Lantas bagaimana dengan Anda terkait kehadiran Permen yang mengatur tata cara pelaporan situs yang masuk daftar hitam sensor Trust+ Positif ini?
Pro
22%
Kontra
78%


Must Read close