http://us.images.detik.com/logo_tematik/logodetikinet.png
 
 

Sidang Kasus IM2

Kuasa Hukum Minta Hakim Pertimbangkan Lex Specialis

Achmad Rouzni Noor II - detikinet
Senin, 14/01/2013 14:31 WIB
Halaman 1 dari 3
http://us.images.detik.com/content/2013/01/14/328/im2sidang4600.jpg Suasana Sidang
Jakarta - Kuasa hukum mantan Dirut Indosat Mega Media (IM2) meminta kepada Majelis Hakim pengadilan Tipikor agar mempertimbangkan asas lex specialis derogat legi generali dalam menangani kasus dugaan korupsi Rp 1,3 triliun atas tuduhan penyalahgunaan frekuensi 2,1 GHz Indosat.

Menurut Luhut Pangaribuan, selaku kuasa hukum mantan Dirut IM2 Indar Atmanto, seharusnya UU Telekomunikasi sebagai ketentuan yang khusus mengatur mengenai telekomunikasi mengenyampingkan ketentuan umum lainnya, termasuk UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Untuk itu kami sangat berharap Majelis Hakim nantinya akan memperhatikan asas lex specialis derogat legi generali, ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan yang umum," papar Luhut dalam keterangannya kepada detikINET usai persidangan, Senin (14/1/2013).

Mantan Dirut IM2 Indar Atmanto telah menjalani persidangan pertamanya di pengadilan Tipikor, Jakarta. Sidang pengadilan yang dimulai sejak pukul 10.00 pagi itu dibuka oleh Hakim Ketua Antonius Widjantono.

Sidang pertama dengan agenda pembacaan dakwaan dipimpin oleh oleh tim Jaksa Penuntut Umum, Fadil Djumhana Harahap. Dakwaan tersebut menyatakan terdakwa melakukan korupsi karena menggunakan frekuensi 2,1 GHz Indosat tanpa izin. Sedangkan terdakwa menolak tegas tidak menyalahgunakan frekuensi yang dimaksud.

"Terkait dengan tuduhan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa telah melanggar ketentuan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlu kita pahami bersama bahwa tuduhan tersebut didasarkan pada anggapan JPU bahwa IM2 tidak membayar kewajibannya berupa up front fee dan BHP Spektrum Frekuensi Radio sehingga menyebabkan kerugian negara," kata Luhut.

Menurutnya, kewajiban tersebut bukanlah kewajiban IM2 karena IM2 tidak melakukan penggunaan bersama pita frekuensi.Next

Halaman 1 2 3
(rou/ash)


Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!


 atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        
Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detikinet.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Index »
Pro Kontra Index »

Permen Situs Negatif, Menurut Anda?

Pro kontra Permen Kominfo no 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif terus mengemuka. Lantas bagaimana dengan Anda terkait kehadiran Permen yang mengatur tata cara pelaporan situs yang masuk daftar hitam sensor Trust+ Positif ini?
Pro
31%
Kontra
69%


Must Read close