Wah! Tifatul Langganan Disomasi

Jakarta - Surat somasi bukan barang baru bagi Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Tifatul Sembiring. Menteri yang aktif di Twitter ini bahkan menyebut somasi sebagai 'makanan sehari-hari'.

"Wah, saya langganan itu (somasi-red.), udah jadi makanan sehari-hari," kelakar Tifatul ketika ditemui di sela peluncuran program internet kecamatan di Aceh, Senin (23/4/2012).

Somasi yang ditujukan kepada Tifatul biasanya berasal dari pihak yang kalah tender yang dinaungi Kementerian Kominfo hingga dari LSM. Pun demikian, ia tak mempermasalahkan kritik yang masuk dan menerimanya dengan tangan terbuka.

"Silakan saja mengkritik, kami terbuka, kan selama ini juga transparan. Cuma harus sesuai tata cara prosedur di negara ini," tukasnya.

Dalam kesempatan yang sama Menkominfo pun menyayangkan terjadinya pemerasan kepada operator telekomunikasi oleh LSM yang mengatasnamakan konsumen. Seperti kasus yang baru menimpa Ketua LSM Konsumen Telekomunikasi Indonesia (KTI), Denny AK yang ditangkap tangan aparat Subdit Keamanan Negara (Kamneg) Polda Metro Jaya.

Denny AK ditangkap karena dituding melakukan pemerasan terhadap operator. Kepala Subdit Kamneg Polda Metro Jaya, AKBP Daniel Bolly Tifaona mengatakan, Denny ditangkap saat bertransaksi dengan korban. Uangnya diberikan secara tunai, dan ditangkap tangan oleh polisi.

"Kalau mau mencari uang yang fair dong, jangan seperti itu (memeras-red.). Tapi saya jelaskan, saya tetap menerima dan terbuka dengan masukan dan kritikan. Dari siapapun, termasuk LSM," Tifatul menandaskan.

Denny AK selama ini memang cukup vokal mengkritisi operator, bahkan ada yang sampai disomasi atau dilaporkan ke polisi. Menkominfo pun tak luput dari somasi mantan anggota Indonesian Telecommunication User Group (IdTUG) itu.

"Meski surat ancaman ke Pak Tifatul per tanggal 16 Sep 2011 tersebut kasar isinya, namun kami tetap sopan dalam meresponnya namun tetap tegas berdasarkan surat balasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Kominfo per tanggal 23 sep 2011, hanya 10 hari setelah menerima surat tersebut dan itu tidak melanggar UU KIP," tandas Kepala Pusat Informasi & Humas Kementerian Kominfo Gatot S. Dewa Broto yang merespons surat somasi ke Menkominfo tersebut.


(ash/ash)