Dialektika Timbal Balik Social Media dan Media Massa

Jakarta - Cyberspace telah memberi ruang bagi munculnya Social Media (socmed). Facebook dan Twitter telah menjadi tools bagi para netters untuk berinteraksi dan bersosialisasi.

Tentu banyak sekali isu di media massa yang menjadi bahan pembicaraan di sana. Namun, tidak jarang pula bahwa socmed melahirkan isu yang akhirnya menjadi headline di media massa.

Walaupun bukan merupakan faktor tunggal, namun keberadaan orang media (jurnalis) yang aktif di socmed. Apakah faktor-faktor lain yang juga mendukung?

Revolusi di Tunisia dan Mesir

Mengenai Revolusi di dua negara ini, sudah sangat banyak dibahas di media. Walau diawali oleh peristiwa yang terisolir, yaitu kematian pedagang asongan di sebuah kota kecil, revolusi Tunisia menjadi merebak karena efektivitas dari socmed.

Hal yang sama juga terjadi di Mesir. Walaupun jaringan internet di Mesir sudah di-shutdown, namun ternyata socmed seperti Twitter menawarkan cara baru untuk ngetwit, yaitu dengan menggunakan sambungan telpon.

Jika kita aktif di socmed, twitter contohnya, maka akan dengan sangat mudah kita temui perkembangan setiap saat, bahkan dengan skala detik, dari demonstrasi yang terjadi di Mesir. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, mengingat pemerintah Mesir telah men-shutdown internet dan koneksi jaringan telponpun sangat minim.

Walaupun faktor kemiskinan dan hausnya publik di sana akan demokrasi adalah penentu meletusnya revolusi, namun tidak dapat dipungkiri, bahwa socmed memainkan peran yang tak kalah dominan dalam mengarahkan jalannya revolusi.

Dominannya peran socmed dalam mendorong revolusi dapat ditafsirkan sebagai terjadinya sumbatan aspirasi grass root terhadap iklim politik di negara tersebut. Para demonstran di lapangan, akhirnya secara langsung menjadi narsum bagi media massa, dengan melalui socmed.

Namun, apakah kondisi kita di Indonesia bisa dianalogikan begitu saja dengan kedua negara tersebut?

Indonesia dan Isu di Twitter

Setelah reformasi 1998, kondisi Indonesia sudah sangat berbeda dengan sebelumnya. Pers lebih bebas, dan tidak ada eskalasi sensor internet skala besar, seperti yang kita jumpai di RRC.

Berbeda dengan RRC yang melakukan sensor 'politis', Indonesia hanya memfokuskan untuk memfilter konten pornografi, seperti yang dijelaskan dalam sebuah kolom di detikINET. Baik di socmed atau media massa, setiap orang bebas untuk mengkritik pemerintah, ataupun memuji mereka juga.

Kebebasan berbicara seperti yang kita nikmati sekarang ini, tentu tidak dapat dirasakan oleh rekan-rekan kita di Tunisia dan Mesir pra-revolusi. Apa yang mereka alami sekarang, sudah pernah kita lewati pada tahun 1998 lalu. Namun, akhir-akhir ini muncul perkembangan baru yang menarik.

Menurut Menhan, socmed seperti Twitter dapat menjadi ancaman bagi pertahanan nasional, seperti yang diberitakan di detikINET. Mengapa beliau mengatakan hal tersebut, hal ini diduga karena munculnya beberapa akun Twitter yang memberi info di luar dugaan.

Terlepas apakah informasi dari akun anonim tersebut benar atau salah, seyogyanya pemerintah tidak usah panik dan tetap fokus untuk memberikan tebar kinerja yang terbaik bagi bangsa.

Ada baiknya pemerintah tetap fokus untuk mengatasi agenda-agenda penting, seperti penuntasan kemiskinan, pendidikan, riset, pertahanan, dan lain-lain, dan menyikapi keberadaan informasi anonim itu dengan bijak.

Namun keberadaan akun anonim tersebut akhirnya memunculkan tren baru, yaitu twit ataupun status mereka menjadi headlines di media massa. Juga, jika diperhatikan di twitter, juga muncul 'twit-war' antara petinggi negara ini dengan akun anonim tersebut.

Hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Apakah yang sebaiknya dilakukan pemerintah dalam menghadapi semua ini?

Optimalisasi Public Relation Pemerintah

Presiden Amerika Serikat, Barrack Obama, sangat sadar akan efektivitas socmed dalam menyokong stabilitas pemerintahannya. Oleh karena itu, PR-nya Obama mendaftarkan akun facebook dan twitternya sebagai akun resmi di kedua socmed tersebut.

Hal itu tidak hanya dilakukan Obama, namun Presiden Rusia, Dimitry Medvedev, juga melakukan hal yang sama. Keberadaan akun resmi kedua presiden dari dua negara adidaya tersebut sangatlah efektif untuk berkomunikasi dengan konstituennya, dan juga sangatlah efektif untuk membendung isu negatif yang menyerang mereka.

Komunikasi Socmed kedua presiden tersebut dikelola secara sangat profesional, sehingga meminimalkan terjadinya kesalahpahaman dalam komunikasi politik.

Berkaca dari pengalaman Amerika Serikat dan Rusia, maka sudah waktunya pemerintah melakukan optimalisasi PR bagi setiap kebijakannya, terutama terkait dengan socmed. Mengapa tidak, pemerintah mendaftarkan akunnya sebagai akun resmi twitter? Bisa akunnya Presiden atau Pejabat yang terkait.

Tentu hal ini akan meningkatkan kredibilitas pemerintah di kalangan user socmed. Selama ini, akun twitter 'verified account' resmi dari Indonesia baru dari seorang artis. Sudah saatnya pemerintah dan birokrasi juga memanfaatkan hal yang sama.

Hal ini juga akan mengoptimalkan komunikasi antara pemerintah dengan jurnalis, mengingat banyak jurnalis yang sangat aktif di socmed.

Selain itu, seyogyanya akun resmi pemerintah itu dikelola oleh praktisi PR profesional, sehingga meningkatkan efektivitas komunikasi politik terhadap konstituen dan publik.

Tentang Penulis: Arli Aditya Parikesit,M.Si adalah Kandidat Doktor bidang Bioinformatika dari Universitas Leipzig, Jerman; Peneliti di Departemen Kimia UI; dan Vice Editor-in-chief Netsains.com

( wsh / wsh )

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!