Migrasi Open Source, Negara Hemat Rp 4,3 Triliun

Jakarta - Seluruh komputer milik instansi pemerintah ditargetkan sudah beralih menggunakan sistim operasi terbuka atau Open Source pada akhir 2011. Langkah ini diyakini bisa menghemat pengeluaran negara sedikitnya Rp 4,32 triliun.

Menurut hitung-hitungan Kemal Prihatman, Asisten Deputy Urusan Pengembangan dan Pemanfaatan TI Kementerian Negara Riset dan Teknologi, jika sedikitnya 20 persen dari empat juta pegawai negeri di instansi pemerintah menggunakan komputer Open Source, maka ada 800 ribu komputer yang bisa dihemat pengeluarannya.

"Penghematannya sangat signifikan, bisa sampai 80 persen. Mulai dari lisensi operating system, aplikasi perkantoran, antivirus, dan aplikasi proprietary lainnya," kata Kemal di sela acara Indonesia Open Source Award (IOSA) 2010, di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (28/7/2010).

Menurut perkiraannya, biaya yang dihabiskan satu komputer untuk membayar lisensi software dan aplikasi proprietary tersebut sedikitnya mencapai US$ 600 atau sekitar Rp 5,4 juta. Itu belum termasuk pembayaran lisensi lainnya.

"Tinggal dikalikan saja 800 ribu komputer pemerintah dengan US$ 600, kita bisa menghemat banyak sekali (Rp 4,3 triliun) jika sudah beralih ke Open Source," ujar dia.

Langkah untuk memigrasikan peranti lunak legal dan Open Source mulai dititahkan lewat Surat Edaran Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) pada 2009 lalu.

"Berdasarkan survei yang Ristek lakukan di 2009, baru 20 persen instansi pemerintah yang sudah migrasi ke Open Source. Namun sekarang mungkin sudah lebih. Kami masih menunggu Kementerian PAN mengumumkan data terbaru pada Oktober 2010 nanti," tandas Kemal.


( rou / rns )

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!