http://us.images.detik.com/logo_tematik/logodetikinet.png
 
 

Kasus Menara Badung Jilid II

ATSI: Telekomunikasi Wewenang Pemerintah Pusat

Achmad Rouzni Noor II - detikinet
Senin, 14/09/2009 10:32 WIB
ATSI: Telekomunikasi Wewenang Pemerintah Pusat ilustrasi (dok. detikcom)
Jakarta - Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) mendesak agar segala urusan yang menyangkut industri telekomunikasi diatur dan dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah pusat, bukan oleh pemerintah daerah.

"Sebab, yang mengerti soal operator nasional hanya pemerintah pusat. Pemerintah daerah, maaf saja, mungkin yang mereka tahu hanya sekadar PAD (pendapatan asli daerah)," ujar Ketua Umum ATSI Sarwoto Atmosutarno, saat ditemui di Gambir, Jakarta, Minggu malam (13/9/2009).

Akibat dari campur tangan pemerintah daerah, operator dan pelanggan telekomunikasi dinilai telah banyak dirugikan. Contohnya, dalam kasus perubuhan menara di kabupaten Badung, Bali, beserta wacana pungutan retribusi oleh pemerintah daerah.

"Boleh-boleh saja ada retribusi, asal semua ditentukan oleh pemerintah pusat. Sebab kita butuh transparansi dan kepastian usaha. Kalau salah atur, malah bisa menghambat operator berinvestasi di situ," lanjut pria yang juga menjabat Direktur Utama Telkomsel.

Dalam kasus pembongkaran menara yang dilakukan pemerintah kabupaten (Pemkab) Badung, Telkomsel merupakan salah satu operator yang merasa dirugikan. Sebab, ada sepuluh menara beserta infrastruktur jaringan mereka yang dirubuhkan dan dirusak oleh Satuan Polisi Pamong Praja suruhan Pemkab Badung.

Telkomsel, bersama Excelcomindo Pratama (XL) yang menaranya juga ikut dirubuhkan, telah melayangkan gugatan hukum dan mengadukan kasus ini kepada Polda Bali.

Di kabupaten Badung, Bali, XL total memiliki 43 menara telekomunikasi. Empat di antaranya, diakui orang nomor satu di operator seluler itu, memang tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).

"Dari empat yang tidak punya IMB, tiga di antaranya sudah dirubuhkan Pemkab Badung," ungkap Presiden Direktur XL Hasnul Suhaimi kepada detikINET.

Hasnul buru-buru menampik, jika pihaknya sengaja tidak mengurus IMB terlebih dulu sebelum mendirikan dan mengoperasikan menara selulernya di daerah pariwisata internasional tersebut.

Logikanya, jelas dia, tidak mungkin operator mendirikan menara seharga miliaran rupiah kalau tidak mendapat restu dari pemerintah setempat. Namun sayangnya, izin IMB yang dijanjikan Pemkab Badung tak kunjung datang dan operator hanya diberikan izin operasional saja.

Menurut pengakuan sejumlah operator dan penyedia jasa menara, tak kunjung diberikannya izin IMB kepada mereka karena Pemkab Badung telah menunjuk PT Bali Towerindo Sentra (BTS) sebagai perusahaan rekanan untuk menyelenggarakan bisnis menara di daerah kekuasaannya.

Sehingga, jika ada operator atau penyedia jasa sewa menara yang mengajukan permohonan kepada Pemkab Badung, maka mereka akan terpaksa tanda tangan perjanjian bahwa menaranya akan dibongkar lagi setelah perusahaan rekanan tersebut rampung membangun menaranya.

Kemudian, semua menara selain milik rekanan Pemkab, tidak diperpanjang lagi izin IMB-nya dan harus dibongkar agar semuanya pindah ke menara milik rekanan. Menurut ATSI, biaya sewa ke PT BTS 20% lebih mahal dibanding mengelola sendiri atau sewa kepada penyedia menara lainnya.

"Apakah ini fair? Apa aturan pemda-nya sah? Kami terpaksa, waktu itu tidak ada pilihan. Kalau tidak ditandatangani, pelanggan tidak bisa dilayani," tandas pria yang pernah menjabat Direktur Utama Indosat.

(rou/wsh)


Baca Juga
Foto Video Terkait



Redaksi: redaksi[at]detikinet.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Index »
Pro Kontra Index »

Indonesia Darurat 4G?

Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ya, inilah kira-kira urgensi yang akhirnya membuat layanan 4G LTE dikomersialisasi di Indonesia. Di sisi lain, layanan 3G dianggap masih belum optimal penyebarannya, termasuk 2G yang masih banyak penggunanya.
Pro
0%
Kontra
0%


Must Read close