SMS Premium Tak Lagi Dapat Kelonggaran

Jakarta - Pemerintah mengaku tak takut menghadapi gugatan Rp 2 triliun yang dilayangkan sebagian penyedia konten (content provider/CP). Dirjen Postel Depkominfo Basuki Yusuf Iskandar, mengaku siap bertarung di pengadilan nanti.

"Kami tak takut dengan dengan gugatan para CP. Sebab, yang kami lakukan hanya menjalankan kewajiban sesuai aturan," katanya saat ditemui detikINET dan sejumlah media di gedung Ditjen Postel, akhir pekan ini.

Kasus gugatan CP bermula ketika pemerintah mengeluarkan Peraturan Menkominfo No. 01/2009 tentang Penyelenggaraan Jasa Pesan Premium dan Pengiriman Jasa Pesan Singkat ke Banyak Tujuan.

Dalam aturan tersebut, pemerintah mengatur ketentuan pungutan baru, yakni pungutan Biaya Hak Pakai (BHP) jasa telekomunikasi yang dinilai memberatkan bagi para CP.

CP tersebut tidak bersedia disamakan dengan penyelenggara telekomunikasi lainnya yang dibebani pemerintah dengan kewajiban USO sebesar 1,25% ditambah 0,5% dari pendapatan mereka.

Pungutan baru tersebut diklaim asosiasi penyedia konten IMOCA bakal mengurangi pendapatan industri CP sebesar Rp 35 miliar, dari total nilai bisnis Rp 2 triliun setiap tahunnya.

Oleh karenanya, para CP mengajukan gugatan Rp 2 triliun kepada pemerintah beserta pejabatnya, yakni Menteri Komunikasi dan Informasi Mohammad Nuh, Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar dan Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia Heru Sutadi.

Basuki menilai industri CP sudah cukup diberi kelonggaran aturan sehingga bisa tumbuh menjadi bisnis besar, jika melihat pendapatannya yang cukup besar.

Oleh sebab itu, pemerintah merasa pungutan BHP telekomunikasi yang dikenakan pada CP merupakan hal yang wajar. "Mereka tetap kami anggap sebagai penyedia layanan telekomunikasi meski tak punya jaringan. Itu tercantum dalam undang-undang."

"Kami sudah cukup banyak memberikan kelonggaran bagi CP untuk berkembang. Namun, saya rasa sudah saatnya CP kami kembalikan lagi pada rel-nya. Hal ini akan kami sampaikan saat di pengadilan nanti," tegas Basuki.

Rel yang dimaksud ialah dengan mewajibkan CP untuk mengikuti uji laik operasi (ULO) sebelum bisa menyelenggarakan layanan SMS Premium. Jika ditemui ada masalah, semisal saat berhenti berlangganan (UNREG), otomatis CP tak bisa menyelenggarakan layanan tersebut.

"Kita lihat saja di pengadilan nanti," tandas pria kelahiran Yogyakarta ini, tentang persidangan kasus tersebut yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (6/7/2009).
( rou / ash )

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!