Pemerintah Dinilai Cuek dengan Software Lokal

Jakarta - Campur tangan pemerintah untuk produsen software lokal dinilai masih jauh dari harapan. Keberpihakan mereka terhadap perusahaan software dalam negeri ini bahkan dinilai masih sangat kurang.

Salah satunya disampaikan oleh Simon Bone, General Manager Sales & Marketing PT Pesona Edu. Kisah kekecewaan perusahaannya kepada pemerintah adalah ketika mereka mencoba untuk mengikuti tender yang diadakan DetikNas.

Saat itu, Pesona Edu merasa bahwa aturan yang diterapkan dalam tender tersebut lebih memihak vendor asing. Memang tak dijelaskan secara detail kurang keberpihakan yang dimaksud, namun yang pasti hal itu terpancar dari raut mukanya ketika bercerita.

"Pemerintah tolong lebih memperhatikan software lokal, karena keberpihakan mereka sekarang masih sangat kurang," keluh Simon di acara pengumuman anggota baru BSA di Restauran Sate Senayan Jakarta, Rabu (1/7/2009).

Dijelaskannya, biasanya di negara lain, pemerintah itu berperan sebagai partner industri lokal alias menjadi corong untuk berjualan. Dan jika sukses, maka prestasi software lokal ini juga bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia.

"Posisi Indonesia sebagai pengembang software terbaik di dunia itu bisa saja, asal ada dukungan dari pemerintah," tukas Simon.

Setali tiga uang dengan Simon, Muhammad Ismail Thalib Direktur, PT Zahir Internasional mengatakan bahwa peran aktif pemerintah dalam kemajuan software lokal sangat penting. Untuk itu diperlukan aksi yang komprehensif dalam menunjukkan dukungannya.

"Gak serta merta minta dipermudah dalam urusan jualan, tetapi juga memberi jalan dalam membangun kualitas produknya. Seperti mungkin memberi insentif pajak, atau menyediakan kurikulum atau tempat bagi para lulusan TI kita," jelasnya.

Awas Bumerang

Hanya saja, CEO PT Andal Software Indra Sosrodjojo mengingatkan bahwa tidak serta merta pula seluruh perusahaan 'dipaksa' untuk menggunakan software lokal. Sebab, masih banyak perusahaan software lokal yang belum siap.

"Jadi ketika digunakan dan kualitasnya kurang bagus, itu bisa jadi bumerang bagi produsen software lokal," tandasnya.

Industri software sendiri dinilai Donny A. Sheyoputra selaku perwakilan BSA Indonesia sebagai suatu yang unik. Pasalnya ada beberapa lembaga terkait yang mensetir industri ini.

Untuk aturan industri diatur Departemen Perindustrian, eksport importnya berada di bawah Departemen Perdagangan. Sementara untuk masalah hak ciptanya itu berada diatur oleh Departemen Hukum dan HAM.

Keterangan foto: (ki-ka) Simon Bone, General Manager Sales & Marketing PT Pesona Edu, Muhammad Ismail Thalib Direktur, PT Zahir Internasiona, dan CEO PT Andal Software Indra Sosrodjojo.
( ash / faw )

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!