Menara Bersama? Tirulah Pemerintah Yogya

Yogyakarta - Pemkot Yogyakarta dinilai punya kearifan lokal yang patut jadi contoh dan ditiru pemerintah daerah lainnya dalam membuat aturan penyelenggaraan menara telekomunikasi bersama di wilayahnya.

"Kami harap kesepakatan ini jadi ruh, acuan atau role model bagi pemda lainnya untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat dalam menerapkan menara bersama," kata Dirjen Postel Depkominfo Basuki Yusuf Iskandar, di kampus UGM, Yogyakarta, Kamis (25/6/2009).

Basuki menyatakan demikian usai menyaksikan penandatanganan kesepakatan bersama penggunaan menara telekomunikasi bersama antara Pemkot Yogyakarta dengan Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI).

Penggunaan menara bersama sebagai implementasi Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Menkominfo serta Kepala BKPM No 18/2009, tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi.

Menurut Basuki, beberapa hal penting dalam kesepakatan tersebut yaitu terjadinya efisiensi penggunaan menara, kepastian investasi, transparansi, aspek kesetaraan yang berdampak penurunan harga layanan telekomunikasi.

Sebelumnya di tiga wilayah Yogyakarta, Makassar, dan Kabupaten Badung terjadi perobohan menara telekomunikasi karena kesalahan pemda dan pelaku industri telekomunikasi dalam menyikapi Peraturan Menkominfo No 2/2008 tentang Penggunaan Menara Bersama.

Basuki berharap, dengan kesepakatan tersebut diharapkan menjadi pelajaran dan spirit bagi semua pemda melalui dialog agar industri telekomunikasi dapat memberi manfaat bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam kesepakatan ini, ditetapkan antara lain hingga 2011 tidak ada penambahan menara telekomunikasi baru.

Senada dengan Dirjen Postel, Ketua Umum ATSI Merza Fachys menjelaskan adanya surat keputusan bersama tersebut akan menjadi acuan bagi operator telekomunikasi untuk meningkatkan kualitas layanan.

"Kesepakatan tersebut akan menjadi role model bagi penyelenggara telekomunikasi lainnya," demikian katanya.

Sementara Walikota Yogyakarta, Herry Zudianto menyatakan kesepakatan bersama tersebut diharapkan lebih meningkatkan pertumbuhan pendapatan daerah.

"Selain mendorong pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pertumbuhan industri telekomunikasi juga dapat memaksimalkan mutu pendidikan di wilayah ini," katanya.

Saat ini menurut Herry Zudianto jumlah sekolah dan pendidikan tinggi di kota Gudeg tersebut mencapai 137 institusi yang membutuhkan akses pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

"Oleh karena itu, dari jumlah menara telekomunikasi yang mencapai 109 unit di kota ini, kami harap dapat dimaksimalkan untuk menunjang akses informasi dunia pendidikan," tandasnya.


( rou / ash )

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!