50 CP Sudah Lapor ke BRTI

Jakarta - Sekitar 50 penyedia konten (content provider/CP) sudah mendaftar ulang ke Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia sesuai tuntutan Permenkominfo No 1 tahun 2009 tentang SMS/MMS Premium.

Dalam aturan tersebut, para pemain di salah satu cabang industri kreatif ini memang diwajibkan untuk mengikuti prosedur pendaftaran sembari memberikan sejumlah data yang dibutuhkan regulator.

Pada awalnya, aturan tersebut memang sempat dikeluhkan, namun belakangan akhirnya ditemui kesepakatan dengan catatan pendaftaran dipermudah dan bukan berperan sebagai pemberi izin.

Dikatakan Anggota Komite BRTI Heru Sutadi, sebagian besar dari 50-an CP yang telah mendaftar merupakan di luar anggota Indonesia Mobile Content & Online Content Provider Association (IMOCA).

"Sementara dari IMOCA mengaku akan daftar sekaligus alias berkelompok," ujarnya ketika diwawancarai detikINET, Rabu (8/4/2009).

Penerapan aturan SMS Premium ini memang masih menggantung. Pokok persoalan terjadi lantaran rencana pungutan Biaya Hak Penggunaan (BHP) telekomunikasi kepada para CP karena dianggap sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi.

Di sisi lain, para CP -- melalui IMOCA -- keukeuh bahwa mereka bukanlah penyelenggara jasa telekomunikasi seperti yang ditetapkan regulator. Bahkan, polemik ini bisa-bisa bakal berlanjut ke Mahkamah Konstitusi karena IMOCA sudah melakukan ancang-ancang mengajukan Judicial Review.

Namun, untuk kesekian kalinya Heru menolak sanggahan IMOCA tersebut. "Itu cuma perbedaan cara pandang saja," tukasnya.

( ash / faw )

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!