IMOCA Masih Pikir-pikir Ajukan Judicial Review

Jakarta - Merasa keberatan dengan tarikan Biaya Hak Penggunaan (BHP) telekomunikasi serta pungutan universal service obligation (USO), Indonesia Mobile Content & Online Content Provider Association (IMOCA) dikabarkan bakal mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

Dikonfirmasi mengenai rencana judicial review itu, Ketua IMOCA, A. Haryawirasma mengaku belum bisa memastikan realisasi rencana tersebut.

"Wah saya belum bisa memastikan tentang rencana itu. Tadi saya baru bertemu dengan Menteri dan Dirjen. Hal ini baru akan dibicarakan nanti sore, akan diadakan diskusi dulu dengan anggota," tutur Haryawirasma saat dihubungi detikINET, Senin (6/4/2009).

Persoalan ini dilatarbelakangi oleh perbedaan pendapat antara regulator dengan CP. Di satu sisi regulator menganggap CP sebagai penyelenggara telekomunikasi, sehingga harus menerima pungutan BHP sebesar 0,5 persen dan USO sebesar 1,25 persen dari pendapatan kotor mereka per tahun.

Namun, di sisi lain, pihak IMOCA menolak jika CP dianggap sebagai penyelenggara telekomunikasi, karena merasa tidak berhubungan dengan user dan hanya mendapat short code.

( faw / ash )

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!