Pengguna SMS Premium Kini Punya Hak Tolak

Jakarta - Pengguna layanan pesan singkat (SMS) premium punya hak tolak untuk menerima SMS lanjutan yang dikirimkan kepadanya.

Jika hal ini tak dipatuhi, maka penyelenggara SMS premium akan dikenakan sanksi berat berupa pencabutan izin dan larangan untuk menyelenggarakan layanan.

Demikian ditegaskan Menkominfo Mohammad Nuh dalam aturan tentang Penyelenggaraan Jasa Pesan Premium dan Pengiriman Jasa Pesan Singkat (SMS) ke Banyak Tujuan (Broadcast).

"Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan ini dikenakan sanksi administrasi dan atau sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku," demikian salah satu pasal aturan tersebut, yang dikutip detikINET, Senin (12/1/2009).

Sejatinya, peraturan menteri ini yang ditandatangi Kamis 8 Januari lalu, untuk mengatur agar layanan SMS premium tidak merugikan masyarakat. Sebagaimana sering dikeluhkan beberapa tahun terakhir.

Namun sayangnya, pemerintah baru menerbitkan aturan ini lewat Permenkominfo No.1/2009, setelah sempat terkatung-katung selama tiga tahun sejak 2006.

Kepala Pusat Informasi dan Humas Depkominfo Gatot S Dewa Broto menegaskan, pihaknya tidak bermaksud mengulur penerbitan aturan tersebut.

"Depkominfo dapat saja memaksakan kehendaknya untuk menerapkan rancangan peraturan ini. Namun seandainya kemudian justru mudah menuai persoalan, lebih baik diundur saja finalisasinya sampai benar-benar substansinya dipandang jauh lebih baik," demikian tandasnya.




( rou / rou )

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!