Kelompok Pengguna Sesalkan Pemerintah Soal NTS

Jakarta - Indonesia Telecommunication User Group (Idtug) menyesalkan sikap pemerintah yang tidak segera mencabut frekuensi milik penyelenggara seluler Axis, PT Natrindo Telepon Seluler (NTS).

Sekretaris Jenderal Idtug Muhammad Jumadi menilai hal itu memberikan peluang terjadinya inefisiensi penggunaan frekuensi sehingga dapat merugikan pengguna telekomunikasi.

"Lebih baik frekuensi yang tidak dimanfatkan secara optimal diberikan saja kepada operator lain yang lebih memiliki komitmen tinggi untuk membangun," ujarnya dalam siaran pers, Senin (7/4/2008).

Sejumlah operator telekomunikasi telah meminta pemerintah untuk menata ulang frekuensi dan mengambil alih kepemilikannya dari operator yang dianggap kurang bisa memanfatkannya secara optimal.

Persoalan optimalisasi frekuensi mengemuka sejak Komisi I DPR membentuk Panitia Kerja (Panja) Frekuensi belum lama ini. Panja tersebut mendesak pemerintah untuk segera mencabut alokasi frekuensi milik NTS karena dianggap terbukti tidak memiliki komitmen mengembangkan jaringan sejak lisensinya diberikan enam tahun silam.

"Lebih baik frekuensi yang tidak dimanfatkan secara optimal diberikan saja kepada operator lain yang lebih memiliki komitmen tinggi untuk membangun," tandas Jumadi.

Pun ia kembali menegaskan, sudah menjadi tugas pemerintah untuk menata ulang frekuensi yang kurang optimal digunakan.Anda punya pendapat pro ataupun kontra? Silakan diskusikan di thread khusus pada detikINET Forum.

( rou / rou )

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!