http://us.images.detik.com/logo_tematik/logodetikinet.png
 
 

Tantang KPPU, Temasek 'Simatupang'

Achmad Rouzni Noor II - detikinet
Rabu, 23/01/2008 14:50 WIB
http://us.images.detik.com/content/2008/01/23/399/ilus30cvr.jpg ilustrasi (diolah/ist.)
Jakarta - Todung Mulya Lubis, kuasa hukum Temasek Holding, mengatakan Temasek sedang menanti detik-detik pengadilan. Todung mengaku was-was menanti pengadilan yang akan menentukan apakah Temasek bersalah melanggar pasal 27 a UU no 5 tahun 1999 seperti disebutkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Dalam Open House Temasek Holdings, yang digelar di Ritz Carlton, Pacific Palace, Jakarta, Rabu (23/1/2008), Todung kembali menegaskan bahwa Temasek menolak keputusan itu. Temasek, ujar Todung, selalu patuh pada ketentuan hukum yang berlaku.

Saat ini, lanjut Todung, jadwal sidang Temasek belum ditentukan oleh Mahkamah Agung. "Jadi kami sekarang 'Simatupang', siang malam tunggu panggilan," kelakar Todung.

Pada acara yang sama, Temasek Holding mengklaim tidak memiliki bisnis yang bersentuhan langsung dengan telekomunikasi. Hal itu diungkapkan Direktur Corporate Affair Temasek Holding, Daliea Mohamad.

"Temasek tidak bersentuhan dengan telekomunikasi, oleh karena itu temasek tidak monopoli. Kami tidak punya saham apapun baik di Telkomsel atau Indosat," ujar Daliea.

SingTel (yang memiliki saham Telkomsel) dan ST Telemedia (yang memiliki saham Indosat), ujar Daliea, adalah portofolio investasi Temasek. "Dari kami hanya sebagai komisaris independen, jadi tidak ada wewenang untuk mengatur," tukas Daliea.

Todung juga kembali menegaskan keinginan Temasek menantang putusan KPPU. "Kami berani menantang karena KPPU sebenarnya tidak berhak memeriksa kasus ini," Todung menambahkan.

Saat privatisasi Indosat, Todung menjelaskan, sudah disetujui oleh undang-undang. Transaksi tersebut juga sudah disetujui DPR. Mengenai argumentasi apa yang akan digunakan Temasek di pengadilan, Todung mengelak untuk mengungkapkannya.

Todung berpendapat, Kasus ini menjadi tantangan bagi pengadilan di Indonesia. "Keputusan yang salah soal Temasek, akan membuat Indonesia menjadi tempat yang tidak nyaman untuk berinvestasi. Hal seperti itu menyebabkan country risk buat Indonesia," tandasnya. (wsh/wsh)


Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!


 atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        
Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detikinet.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Index »
Pro Kontra Index »

Permen Situs Negatif, Menurut Anda?

Pro kontra Permen Kominfo no 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif terus mengemuka. Lantas bagaimana dengan Anda terkait kehadiran Permen yang mengatur tata cara pelaporan situs yang masuk daftar hitam sensor Trust+ Positif ini?
Pro
32%
Kontra
68%


Must Read close