Kuasa Hukum Telkomsel: KPPU Injak-injak Hukum

Jakarta - Adanya kerugian konsumen akibat penetapan tarif Telkomsel yang diungkapkan KPPU dianggap kuasa hukum Telkomsel tidak berdasar. Konsumen dinilai mempunyai pilihan layanan, produk, fitur dan kualitas yang beragam di pasar.

"Demikian halnya dengan klien kami, Telkomsel, yang telah menyediakan beragam pilihan produk dan layanan kepada konsumennya yang juga memiliki ragam tarif yang dikenakan," tutur kuasa hukum Telkomsel, dari kantor pengacara Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm, dalam keterangan tertulisnya yang diterima detikINET, Jumat (7/12/2007).

Dengan demikian, lanjutnya, Telkomsel menilai bahwa pertimbangan dalam putusan KPPU yang menyebutkan adanya kerugian konsumen yang disebabkan adanya penetapan tarif yang terlampau mahal (excessive) oleh Telkomsel telah menimbulkan isu yang menyesatkan bagi masyarakat.

"Selain hal diatas, kami juga mencatat bahwa dalam proses pemeriksaan dan penjatuhan putusan terhadap klien kami, KPPU telah mengabaikan proses beracara yang benar (due process of law), dan karenanya secara formal putusan KPPU tersebut adalah cacat hukum," tegas mereka.

Pelanggaran tersebut dinilai dari alat bukti yang digunakan KPPU dalam mengambil keputusan yang dianggap tidak sesuai dengan alat bukti yang diakui oleh hukum yang berlaku. Seperti mendasarkan putusannya hanya pada asumsi dan keterangan saksi yang tidak valid dan tidak kredibel serta tidak mendasarkan pada dua alat bukti yang sah.

"Dapat dikatakan bahwa dalam proses penjatuhan putusan terhadap klien kami 'KPPU telah melakukan penegakkan hukum dengan cara menginjak-injak hukum'," tandasnya.
( ash / wsh )

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!