http://us.images.detik.com/logo_tematik/logodetikinet.png
 
 

Timbal Balik Satelit RI-Malaysia Dinilai Tidak Transparan

Achmad Rouzni Noor II - detikinet
Senin, 11/06/2007 18:42 WIB
http://us.images.detik.com/content/2007/06/11/328/satelit2.jpg ilustrasi (ist.)
Jakarta - Asosiasi Satelit Indonesia (Assi) menilai pemberian izin hak labuh satelit (landing right) kepada sepuluh negara, khususnya Malaysia, tidak transparan. "Semuanya masih hitam-putih dan tidak transparan, harusnya semua pemberian izin itu dibeberkan, minimal di situs pemerintah," kata Ketua Umum Assi Tonda Priyanto ketika dihubungi detikINET, Senin (11/6/2007). Tonda berpendapat hak labuh untuk satelit yang beroperasional di suatu negara harus dilihat dari konteks penggunaannya di mana masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. "Dari sisi penggunaannya, resiprokal yang menjadi syarat hak labuh bisa dilihat dari pemanfaatannya untuk infrastruktur, dalam hal ini termasuk akses ke perusahaan-perusahaan," ujarnya. Namun, lanjut dia, hubungan imbal balik pemanfaatan satelit suatu negara bisa berupa akses langsung ke rumah-rumah atau direct to home (DTH). Assi menyatakan, pemberian hak labuh terhadap satelit Measat dari Malaysia, karena lembaga penyiaran berlangganan Astro menerima program siaran asing untuk disiarkan ulang dan berbayar, "sebaiknya tidak disamakan dengan hak labuh untuk distribusi DTH di Indonesia karena resiprokalnya belum terjadi." VP Corporate Affairs Astro Halim Mahfudz menyatakan pihaknya tidak memiliki kapasitas untuk menanggapi persoalan resiprokal tersebut mengingat hal itu merupakan wewenang penyelenggara satelit, dalam hal ini Measat dan pemerintah kedua negara. "Sebaiknya ketentuan resiprokal diserahkan kepada pemerintah kedua negara karena kami hanyalah pengguna satelit saja," ujarnya kepada wartawan, di Hotel Le Meridien, Senin (11/6/2007). Sebelumnya, Kabag Umum dan Humas Ditjen Postel, Depkominfo, Gatot S. Dewa Broto mengatakan satelit Measat sudah memenuhi resiprokal atau azas timbal balik antara dua negara yaitu Malaysia dan Indonesia. "Dengan demikian, penggunanya, dalam hal ini PT Direct Vision dan PT Broadband Multimedia Tbk, termasuk perusahaan yang telah mendapatkan izin hak labuh," ujarnya ketika dihubungi via telepon. Dengan diperolehnya hak labuh oleh Direct Vision, maka siaran Astro di Indonesia telah mendapatkan legalitas. Ditjen Postel juga mengungkapkan bahwa Direct Vision telah membayar biaya hak penggunaan transponder kepada pemerintah Indonesia. Pemberian izin hak labuh kepada satelit Measat dari Malaysia tersebut mendapatkan tentangan dari kalangan Komisi I DPR dan menandaskan bahwa pemerintah tidak seharusnya memberikan hak labuh tersebut mengingat Malaysia belum membuka resiprokal terhadap layanan penyiaran dari rumah ke rumah kepada Indonesia. Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat RI akan membawa persoalan tersebut dalam rapat dengar pendapat dengan Menkominfo, pekan depan. (rou/wsh)


Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!


 atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        
Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detikinet.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Index »
Pro Kontra Index »

Rudiantara Cocok Jadi Menkominfo?

Dengan latar belakanganya sebagai seorang profesional di industri telekomunikasi, Rudiantara dianggap pas menempati kursi menkominfo. Lantas, bagaimana dengan Anda, apa berpendapat sama?
Pro
73%
Kontra
27%


Must Read close