Menkominfo: BPS, Kantong Kami Cekak...

Jakarta - Menkominfo Sofyan A. Djalil mengatakan pihaknya hanya sanggup menyediakan dana sebesar Rp 1,5 miliar untuk menyensus setiap komputer di seluruh instansi pemerintahan. "Kalau (yang dianggarkan BPS) Rp 5 miliar, tidak ada dananya," ujarnya ketika ditemui di sela rapat dengan Komisi I DPR, Jakarta, Kamis (22/3/2007) malam. "Kita cuma punya Rp 1,5 miliar sampai Rp 2 miliar," katanya lagi. Sofyan berpendapat, sensus tidak harus dilakukan secara menyeluruh untuk mengetahui jumlah yang dikehendaki. Menurutnya, Badan Pusat Statistik (BPS) cukup mengambil sampel dari kantor pemerintah di beberapa kota saja. Sebelumnya Depkominfo meminta BPS untuk melakukan sensus ke tiap kantor pemerintah yang ada di pelosok Indonesia untuk mendata jumlah komputer yang ada. Setelah terdata, baru kemudian diketahui berapa komputer yang perlu dilegalisasi sistim operasi dan softwarenya. "Untuk legalisasi softwarenya nanti akan melalui mekanisme tender," tukas Sofyan. Tender, ujarnya, boleh diikuti oleh seluruh penyedia software, baik itu proprietary maupun opensource. Ia menegaskan, pihaknya tidak lagi memperpanjang nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan raksasa software Microsoft. "Karena memang dari awalnya MoU itu tidak mengikat jadi tidak dilanjutkan. Hanya semangat legalitasnya saja yang kita pertahankan demi menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual," tandas Sofyan.
( rou / dbu )

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!