http://us.images.detik.com/logo_tematik/logodetikinet.png
 
 

Laporan dari WSIS-Tunisia

Indonesia Butuh Liberalisasi Telekomunikasi

Onno W. Purbo - detikinet
Kamis, 17/11/2005 11:48 WIB
http://us.images.detik.com/content/2005/11/17/399/onnopavilindo.jpg Onno di paviliun Indonesia di WSIS (onno)
Tunisia - WSIS. Pengantar redaksi: Onno W. Purbo Ph.D, pakar teknologi informasi (TI) Indonesia, mendapat undangan menjadi salah satu pembicara pada ajang internasional World Summit of the Information Society (WSIS) di Tunisia, 16 hingga 18 November 2005. Onno, meskipun membuat harum nama Indonesia ke tingkat dunia, keberangkatannya ternyata tak disponsori oleh pemerintah Indonesia. Kiprah Onno di WSIS merupakan sebuah bentuk pengakuan dari International Development Research Center (IDRC), sebuah lembaga non-pemerintah asal Kanada, atas kiprah Onno selama ini. IDRC-lah yang kemudian menanggung seluruh biaya perjalanan Onno ke WSIS - Tunisia. Melalui detikinet, Onno menceritakan kisah perjalanannya di WSIS. Tulisan berikut ini adalah laporannya, langsung dari Tunisia. World Dialog on Regulation Pagi 16 November 2005, saya berkesempatan untuk duduk di World Dialog on Regulation. Para pemikir kebijakan terutama dari Amerika Utara, Eropa dan Afrika berkumpul pada kesempatan ini. Profesor Robin Mansell dari London School of Economics mengetengahkan satu hal yang amat penting dan amat fatal. Saya lihat hal itu terjadi juga di kebijakan-kebijakan di Indonesia. Robin mengamati dengan sangat kritis kegagalan utama yang terjadi dari kebijakan-kebijakan telekomunikasi dan ICT di negara berkembang di Afrika terutama karena terlalu berpihaknya kebijakan yang ada kepada supply side. Contoh kebijakan supply side, adalah kebijakan yang lebih mementingkan regulasi untuk operator dan pemain: kebijakan-kebijakan tarif telekomunikasi, bermain dengan pola industri seperti monopoli atau duopoli dan lain-lain. Robin meyakinkan, dengan berbagai grafik dan berbagai hasil penelitiannya, bahwa demand side dan market driven itu ternyata harus diperhatikan. Bahkan mungkin harus lebih di-empower. Liberalisasi Dalam konteks di Indonesia, contoh sederhana dari demand side policy adalah pembangunan jaringan internet untuk sekolah serta empowerment dari RT/RW-net. Salah satu yang paling ekstrim adalah melakukan liberalisasi habis-habisan di pasar. Sehingga, berbagai entitas di tingkat grass root dapat membangun sendiri infrastrukturnya tanpa perlu takut di-sweeping atau dikejar polisi. Strategi liberalisasi juga tampaknya ada di Pak Tengku Azzman. Ia adalah salah satu mantan direktur MIMOS Malaysia yang merupakan pendorong Multi Media Super Corridor di Malaysia. Pak Tengku, yang kebetulan makan pagi bersama saya, secara eksplisit mengusulkan kepada saya bahwa sebaiknya Indonesia meliberalisasi industri telekomunikasinya kalau memang mau memajukan industri telekomunikasi di Indonesia. Di acara WDR, saya sempat ngobrol dengan Richard Fuchs. Ia memperlihatkan kepada saya sebuah slide dari rekan-rekan ORBICOM tentang perkembangan dunia di 10 tahun terakhir (1995 - 2005). Ada tiga hal yang berkembang drastis selama 10 tahun terakhir, yaitu jumlah Personal Computer, internet host, internet user, dan mobile user. Kita tampaknya harus berkonsentrasi di bidang ini. Yang parah (dari data itu) adalah literacy (buta huruf) dan telepon konvensional. Dan yang kasihan adalah traffic pembicaraan internasional yang tampaknya kalah dari VoIP (Voice over Internet Protocol). Data, Data, Data! Dari semua diskusi dan berbagai ceramah yang diberikan, ada satu hal yang tampaknya menjadi penting dalam sebuah proses formulasi sebuah kebijakan. Hal ini yang tampaknya tidak ada di Indonesia. Proses pembuatan kebijakan tampak sekali sangat didasari oleh angka dan data yang akurat, dan dianalisa secara kritis oleh pemikir-pemikir yang memang ahli dan berdedikasi di wilayahnya. Proses capture data menjadi pekerjaan yang sangat serius yang dilakukan oleh para peneliti kebijakan ini. Pengalaman saya berinteraksi dengan pemerintah, dalam hal ini Direktorat Pos dan Telekomunikasi serta Departemen Komunikasi dan Informatika, mereka tidak mempunyai banyak data. Kalaupun ada data, biasanya sangat umum dan tidak detail. Akan sulit sekali bagi sebuah institusi kebijakan untuk beragumentasi dengan data yang demikian terbatas. Padahal, menurut pengalaman saya, mencari data yang dibutuhkan tidak terlalu sukar. Syaratnya, asal mau turun ke lapangan dan melakukan berbagai investigasi. Pertanyaan selanjutnya adalah: Apakah arah kebijakan dan aturan ICT (Information and Communication Technology) dan telekomunikasi di Indonesia sudah benar? (wsh)


Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!


Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detikinet.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Pro Kontra Index »

Rudiantara Cocok Jadi Menkominfo?

Dengan latar belakanganya sebagai seorang profesional di industri telekomunikasi, Rudiantara dianggap pas menempati kursi menkominfo. Lantas, bagaimana dengan Anda, apa berpendapat sama?
Pro
73%
Kontra
27%


Must Read close