Prof Toemin Tak Menyangka Namanya Masuk di Dokumen BPK

Jakarta - Berdasarkan bocoran dokumen hasil audit BPK terhadap pengadaan logistik Pemilu legislatif oleh KPU, beberapa pihak yang dinyatakan terlibat dalam adanya dugaan penyimpangan pengadaan perangkat teknologi informasi (TI), adalah kelompok kerja pemeriksaan dan penelitian pengadaan barang atau jasa informasi teknologi KPU berinisial SS cs, tim ahli TI KPU berinisial TAM cs, tim PMO (project management office) dengan inisial BNBP cs, dan Direktur PT Integrasi Teknologi Tbk., berinisial AS. Tidak mudah untuk mengetahui beberapa nama yang terkait dengan inisial tersebut. Meskipun demikian, berdasarkan penelusuran detikcom, Kamis (21/4/2005), maka setidaknya ada dua nama yang kuat diduga seperti yang dimaksud oleh BPK. Nama yang pertama adalah Andi S. Hidayat, Presiden Komisaris PT Integrasi Teknologi. Sedangkan nama yang kedua adalah Prof Toemin A Masoem, Dekan Fakultas Ilmu Komputer (Fasilkom) UI, selaku tim ahli TI KPU. Ketika ponsel Andi dicoba dihubungi, tidak ada yang mengangkat, dan langsung terhubung dengan voice mail. Menurut sumber yang cukup kenal baik dengan Andi, sudah beberapa hari belakangan ini dia seperti hilang ditelan bumi. "Sudah beberapa hari ini Pak Andi tidak mengangkat telepon, bahkan dari saya," ujar sumber tersebut. Pada Selasa minggu lalu, jauh sebelum laporan BPK disampaikan ke DPR, ketika dihubungi Andi juga lebih memilih bungkam. Melalui humas PT Integrasi Teknologi, Mahmudi Widodo, Andi bersikap no comment. "Jamuan Terimakasih" Lain lagi ketika detikcom menghubungi Toemin malam ini. Dirinya yang tengah bersantai bersama keluarga, mengaku tidak tahu bahwa namanya masuk dalam dokumen BPK tersebut."Saya justru baru tahu dari Anda," ujar Toemin ketika dikonfirmasi. Toemin pun menegaskan bahwa dirinya tidak pernah dihubungi sama sekali oleh pihak KPU ataupun BPK terkait dengan investigasi yang dilakukan oleh BPK selama ini. "Tidak tuh, saya tidak pernah dihubungi oleh BPK ataupun KPU," jawabnya ketika ditanyakan apakah dirinya pernah dihubungi terkait dengan investigasi penyimpangan proyek TI KPU. Pihaknya juga merasa aneh, mengapa dirinya yang masuk dalam dokumen BPK tersebut. "Ya saya tidak menyangka saja, mengapa nama saya masuk di situ," ujarnya heran. Keheranan Toemin tersebut dilandaskan pada kondisi bahwa dirinya telah lama mengundurkan diri, sekitar November 2003 silam, dan tidak terlibat dalam implementasi TI di KPU setelah itu. Tomein memang sempat menjadi Ketua Tim Ahli TI KPU, pada saat Imam Prasodjo masih menjadi anggota KPU. Toemin masih aktif ketika proses tender pengadaan TI KPU dilangsungkan, hingga penentuan PT Integrasi sebagai pemenangnya. Kemudian menurutnya, dia langsung mengundurkan diri setelah pemenangnya ditentukan. Mengapa? "Ada beberapa keputusan KPU tentang TI yang saya perkirakan akan menimbulkan problem di kemudian hari, karena secara profesional tidak bisa dipertanggung-jawabkan" ujarnya. Karena KPU keras kepala, akhirnya dia lebih memilih untuk mengundurkan diri pada November 2003. Keputusan KPU soal apa? Toemin lebih memilih untuk tidak menjelaskan lebih lanjut. "Saya gak enak, biarin saja lah (mereka)" ujarnya. Menurut sumber detikcom, salah satu penyebab mengapa Toemin memilih mundur adalah lantaran dirinya tidak sreg dengan diterimanya tawaran "jamuan terimakasih" pemenang tender, dalam hal ini PT Integrasi, oleh pihak KPU. Ketika dikonfirmasikan hal tersebut, Toemin tetap bersikukuh untuk tidak menjawabnya. Dikorbankan? Kemudian setelah Toemin mundur, posisinya segera digantikan oleh Dr Achiar Oemry, yang sehari-hari bekerja sebagai Kepala Pusat Penelitian Fisika - LIPI. Achiar inilah yang kemudian sehari-hari menjalankan proses pembangunan dan implementasi TI KPU hingga Pemilu kemarin usai. Yang kemudian jadi menarik diperhatikan adalah terkait dengan kontekstual pada dokumen BPK tersebut. Menurut BPK, dugaan penyimpangan terjadi akibat kelebihan perhitungan harga pekerjaan (raised floor) pada data recovery center. Akibat penyimpangan ini, negara dirugikan Rp 154 juta atau tepatnya Rp 154.098.910. Jika memang benar Toemin sudah tidak terlibat lagi saat implementasi TI KPU dijalankan sesuai tender, maka terasa janggal apabila pihaknya yang menjadi sasaran BPK. Sebab, bisa jadi peran Toemin di KPU hanya sampai pada proses tender dan penentuan pemenangnya. Berarti, harga atau biaya yang diketahui oleh Toemin adalah harga atau biaya yang ada pada dokumen peserta dan pemenang tender. Jika penyimpangan yang ditemukan BPK atas proyek TI KPU adalah atas aktifitas di luar dari harga atau biaya yang telah disepakati antara pemenang tender dan KPU, maka akan salah alamat bila Toemin yang harus bertanggung-jawab. Tetapi jika penemuan penyimpangan tersebut ternyata ditemukan pada dokumen penawaran pemenang tender, maka perlu diingat pula bahwa penanggung-jawab utama proyek TI untuk Pemilu adalah KPU itu sendiri, bukan tim ahlinya. Apakah Toemin sekedar dikorbankan? "Wah, saya no comment kalau soal itu," tandasnya ketika menutup perbincangan dengan detikinet.
( dbu )

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!