Rabu, 01 Feb 2017 21:56 WIB

Menkominfo Tabayun Soal Kasus Penyadapan SBY

Danu Damarjati - detikInet
Foto: Lamhot Aritonang Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta - Dugaan penyadapan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) oleh pihak Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi kabar kontroversial. Menteri Komunikasi Informasi (Menkominfo) ingin mencari kejelasan kabar itu alias bertabayun.

"Makanya tabayun itu penting, jangan malah nanti jadi hoax. Tabayun itu klarifikasi, cek dulu seperti apa," kata Menkominfo Rudiantara di Kompleks Istana Kepresidenan, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (1/2/2017).

Dia ingin bertabayun dulu karena belum sempat membaca berita soal jumpa pers SBY dari Wisma Proklamasi. Dalam jumpa pers itu, SBY menyampaikan dugaan bahwa dirinya disadap saat melakukan pembicaraan lewat telepon. Rudiantara masih mengikuti rapat kabinet paripurna saat berita dari Wisma Proklamasi mulai ramai di media massa.

"Ya nanti saya bicara dengan beberapa teman, ini isunya apa," kata Rudiantara.

Terlepas dari isu ramai ini, Rudiantara bersedia memberikan penjelasan terkait aturan formal penyadapan. Menurutnya, penyadapan hanya diperkenankan apabila dilakukan oleh penegak hukum.

"Karena penyadapan itu hanya bisa dilakukan berdasarkan Undang-undang. Contohnya, KPK. Kalau saya selidiki, itu harus kasus hukum dulu," kata Rudiantara.

Dia menyebut, misalnya, KPK atau Badan Intelijen Negara (BIN) boleh merekam pembicaraan telepon dengan cara menyadap. Namun orang biasa tidak bisa menyadap pembicaraan telepon, kemudian dijadikan alat bukti di persidangan, misalnya demikian.

"Jadi kalau merekam begini tanpa mengacu pada Undang-undang, lalu dijadikan barang bukti di pengadilan, itu tidak bisa," kata dia.

Biasanya, kata Rudiantara, penyadapan yang dilakukan penegak hukum dilakukan bekerjasama dengan operator jasa telekomunikasi. "Kalau nggak, dari mana dia tahu," kata dia. (dnu/rou)
-
Load Komentar ...

Redaksi: redaksi[at]detikinet.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com
News Feed