Kamis, 29 Okt 2015 12:12 WIB

Kolom Telematika

Indonesia, Siap Garap Potensi Ekonomi Internet?

Penulis: Donny B.U. - detikInet
Ilustrasi (istimewa) Ilustrasi (istimewa)
Jakarta - Ekonomi digital, atau kerap pula disebut sebagai internet ekonomi bukanlah melulu soal transaksi online e-commerce. Ekonomi internet sejatinya adalah aspek ekonomi yang berbasiskan pada pemanfaatan dan pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) digital.

Kawasan Asia Tenggara adalah cawan petri yang ideal untuk menyuburkan ekonomi berbasiskan teknologi tersebut. Ada 5 (lima) teknologi (disruptive technology) yang paling potensial menjadi katalis pertumbuhan ekonomi digital dan perubahan sosial di kawasan Asia Tenggara, berdasarkan hasil riset McKinsey Global Institute yang dirilis pada November 2014.

Kelima teknologi tersebut yaitu: mobile internet, big data, internet of things (IoT), automation of knowledge dan cloud technology. Kelima teknologi tersebut dapat memberikan dampak yang maksimal ketika memang diimplementasikan secara harmonis, untuk memberikan efisiensi dan efektifitas proses bisnis yang ada.

Semisal contoh sehari-hari yang dapat dirasakan oleh publik di wilayah urban, yaitu kesediaan (informasi) transportasi publik. Teknologi internet of things memungkinkan adanya data (pelacakan) posisi moda tranportasi tertentu, yang kemudian data tersebut dikirimkan ke cloud via layanan mobile internet untuk dilakukan komputasi.

Hasilnya antara lain informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna jasa transportasi publik tersebut, semisal perkiraan waktu ketibaan kendaraan, durasi perjalanan, alternatif moda transportasi berdasarkan preferensi individual, dan sebagainya.

Jika lantas disandingkan dengan ketersediaan, integrase pengelolaan dan visualisasi data dari sejumlah sektor lainnya melalui teknologi big data, maka tentu pemerintah akan dapat menyusun kebijakan pelayanan publik yang lebih komprehensif, tidak sekedar urusan transportasi, yang kemudian dapat meningkatkan kenyamanan dan kualitas hidup masyarakat.

Pun sejumlah layanan publik yang sifatnya administrasi (paperwork) dapat secara bertahap menerapkan teknologi automation of knowledge, untuk meminimalisir kesalahan dan penyimpangan serta mendorong penghematan biaya operasional.

Dalam riset bertajuk “Southeast Asia at the Crossroad: Three Paths to Prosperity” tersebut bahwa gelaran teknologi pengguncang pada kawasan Asia Tenggara berpotensi memberikan sumbangan dampak ekonomi tahunan hingga senilai USD 220 miliar hingga USD 625 miliar per 2030.

Dan teknologi TIK tersebut disyaratkan pula implementasinya adalah pada sektor pembangunan sumber daya alam, infrastruktur, agrikultur dan pangan, konsumer dan retail, manufaktur, jasa keuangan, layanan kesehatan, pendidikan dan layanan pemerintah. Tentu saja ada teknologi lainnya, jika terkait ekonomi digital, semisal mobile payments, e-commerce, online gaming, dan online advertising.

Lantas siapkah Indonesia menangkap peluang ekonomi Internet tersebut di atas? Sejauh mana persaingannya dengan dengan tetangga? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita dapat mengacu salah satunya pada “Global Information Technology Report” yang baru saja dilansir oleh Word Economic Forum pada April 2015.

Dalam laporan tersebut terdapat pemeringkatan tahunan “The Networked Readines Index” yang dilakukan terhadap 143 negara di dunia. Pemeringkatan ini secara umum mengukur tingkat kesiapan ekosistem suatu negara dan masyarakatnya untuk memberdayakan infrastruktur TIK serta konten/layanan digital guna meningkatkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan kehidupan.

Berdasarkan data yang ada, untuk kawasan Asia Tenggara, Indonesia (dunia #79) ternyata berada di posisi ke-5 setelah Singapura (dunia #1), Malaysia (dunia #32), Thailand (dunia #67) dan Filipina (dunia #76).

Secara umum ada 10 indikator yang diukur untuk menentukan peringkat tersebut di atas, yaitu: kebijakan dan politik, bisnis dan inovasi, infrastruktur, daya beli, keahlian sdm, pemanfaatan oleh individu, pemanfaatan oleh sektor bisnis, pemanfaatan oleh pemerintah, dampak ekonomi dan dampak sosial.

Berdasarkan peringkat Indonesia di atas, maka jelas pekerjaan rumah Indonesia masih cukup banyak agar potensi ekonomi Internet tidak berlalu begitu saja, pun hanya dinikmati oleh segelintir negara tetangga. Sehingga, menurut McKinsey, perlu ada sejumlah persiapan negara di kawasan Asia Tenggara (termasuk Indonesia) ingin turut mendulang manfaat ekonomi Internet seluas-luasnya. Persiapan tersebut diantaranya adalah:

membangun infrastruktur backbone (termasuk koneksi fiber optic dan mobile network) yang dapat melayani akses Internet secara universal dengan biaya terjangkau, membangun kerangka kebijakan (tata kelola Internet) yang terkait dengan: a). privasi online (perlindungan data pribadi dan data sharing), b). cybersecurity dan c). pengadopsian TIK oleh pengusaha usaha kecil dan menengah (UKM).

Jika dilihat dari pekerjaan rumah di atas, secara umum tengah dikerjakan Indonesia. Misalnya pembangunan infrastruktur backbone telekomunikasi Palapa Ring bekerjasama dengan sektor bisnis dan juga peningkatan penetrasi telekomunikasi di wilayah Indonesia. Dari kerangka kebijakan, sejumlah rancangan dan usulan regulasi terkait perlindungan data pribadi, penguatan penanganan keamanan siber dan penyusunan roadmap e-commerce juga tengah menjadi diskursus yang mengemuka di Indonesia.

Terkait pembangunan infrastruktur telekomunikasi, pemerintah telah memiliki acuan strategi berdasarkan Rencana Peta Lebar Indonesia yang secara umum cukup memiliki relevansi dengan janji program prioritas Presiden Jokowi, Nawacita. Pun Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memasukkan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah 3T (tertinggal, terdalam tertular) dengan skema pendanaan universal service obligation (USO).

Pemangku kepentingan majemuk (multistakeholder: pemerintah, sektor bisnis, organisasi masyarakat sipil, akademisi dan komunitas teknis) Indonesia perlu bersama mengawal pembangunan ini. Kebijakan berbasikan data/fakta (evidence based policy) perlu terus menjadi koridor pembangunan agar TIK yang digelar dapat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk mengadopsinya.

Tingkat pengadopsian masyarakat secara umum akan berdampak pada keberlanjutan (sustainability) teknologi yang digelar. Ini agar pembangunan TIK Indonesia tidak lagi cenderung menggunakan pendekatan top-down pun hit-and-run. Adapun dalam hal membangun kerangka kebijakan (tata kelola Internet), yang perlu menjadi pondasinya adalah pelibatan multistakeholder secara inklusif dan bermakna untuk penyusunan maupun pengawasan implementasi dan evaluasinya.

Hal ini lantaran kebijakan (dan implementasi) perlindungan data pribadi dan penanganan kejahatan siber, yang senyatanya berelevansi kuat dengan konteks perlindungan hak asasi manusia. Juga kebijakan yang mendorong pengadopsian TIK oleh dalam proses bisnis UKM, hendaknya telah berdasarkan analisis kebutuhan ability-to-pay (kemampuan membeli) dan willingness-to-pay (keinginan membeli).

Teknologi dan layanan (aplikasi dan konten) tepat guna produksi anak bangsa yang terjangkau bagi UKM, dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) proporsional, akan jauh lebih bermanfaat bagi Indonesia ketimbang sekedar menyodorkan teknologi dan layanan canggih milik korporasi global yang lantas melarikan devisa (dan data pribadi milik warga negara Indonesia) ke luar negeri.

Ketika ekonomi Internet adalah juga bicara tentang kondisi dan diplomasi kepentingan geo politik (dan konektifitas infrastruktur Internet) global, maka Indonesia dapat berbagi pengalaman dan belajar tentang strategi optimal menggarap potensi ekonomi digital, saat pelaksanaan Internet Governance Forum (IGF) 2015 di Joao Pessoa, Brazil, 10-13 November 2015.

IGF adalah perhelatan dialog tata kelola Internet tahunan yang diikuti multistakeholder global, dinisiasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam kerangka kesepakatan World Summit on the Information Society (WSIS). Khusus untuk sub-tema Internet Economy pada IGF 2015, terdiri atas sejumlah workshop multistakeholder yang relevan.

Antara lain: “Revenue Streams that Grow & Sustain Internet Economies”, “Economics of Global Internet Deployment”, “Mobile Payment Boosts Internet Economy and Challenges”, “Unlocking Internet Economy through Copyright Reform”, “Digital Economy, Jobs and Multistakeholder Practices”, “How to Bridge the Global Internet Economy Divide?”, “IXPs: Driving Connectivity and Local Economies” dan “Cybersecurity, Human Rights and Internet Business Triangle”.

Kekuatan Internet memang tak dapat dipungkiri lagi, mengubah corak dan perilaku interaksi, transaksi dan komunikasi masyarakat global. Sektor ekonomi pun turut bertransformasi, mengikuti pusaran Internet tersebut, terefleksi pada gagasan (dan implementasi) ekonomi Internet.

Potensi ekonomi tak dapat dipandang sebelah mata. Indonesia, yang memiliki posisi signifikan dalam dinamika dan ekosistem Internet global, perlu bersiap diri agar tidak sekedar sebagai penonton dalam eksplorasi (potensi) ekonomi Internet tersebut.

Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur TIK nasional perlu kian digencarkan, tata kelola Internet perlu terus ditopang oleh pelibatan multistakeholder yang bermakna, serta inisiasi kerjasama dan diplomasi bidang TIK perlu secara “bebas dan aktif” digelar Indonesia di kancah global.

Maka, berjayalah Indonesia!


*) Ini adalah tulisan ketiga dari lima tulisan seri tentang tata kelola Internet. Penulis adalah Direktur Eksekutif ICT Watch dan aktif dalam diskursus tata kelola Internet. Dapat dihubungi melalui twitter @donnybu atau email donnybu@ictwatch.id

(rou/rou)
-
Load Komentar ...

Redaksi: redaksi[at]detikinet.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com
News Feed