• 
  Jumat, 25/05/2012 17:21 WIB

  Warga Twitter Puji Dedikasi 'Satpam Digital'

• 
  Jumat, 25/05/2012 16:07 WIB

  6 Ponsel Nokia Terpopuler

• 
  Jumat, 25/05/2012 15:19 WIB

  5 Casing iPhone yang Punya 'Gigi' Pembuka Botol

• 
  Jumat, 25/05/2012 11:19 WIB

  I Made Wiryana, Anak Band yang Jadi 'Cyber Paspampres'

• 
  Jumat, 25/05/2012 12:52 WIB

  Mencicipi Facebook Camera: Instagram ala Facebook

• 
  Jumat, 25/05/2012 10:19 WIB

  Tips Mengubah Kontak di BlackBerry Menjadi Excel

• 
  Kamis, 24/05/2012 15:37 WIB

  Negara Mana 'Raja' Internet ASEAN?

• 
  Kamis, 24/05/2012 12:12 WIB

  5 'Nenek Moyang' Smartphone Android

• 
  Kamis, 24/05/2012 11:15 WIB

  Waspadai Email Palsu dari 'Facebook'

• Selasa, 22/05/2012 16:20 WIB
  Duh, Gampangnya Beli Ijazah Palsu di Internet
• Selasa, 22/05/2012 13:25 WIB
  Polisi Bongkar Pembuat Ijazah Palsu di www.ijazahaspal.com
• Senin, 21/05/2012 12:49 WIB
  Samsung Rayu Apple dengan Lisensi Silang
• Minggu, 20/05/2012 11:08 WIB
  Langgar Paten Microsoft, Ponsel Motorola Dicekal
• Kamis, 17/05/2012 17:16 WIB
  Kalah dari Apple, HTC Tunda Kapalkan Smartphone
• Rabu, 16/05/2012 19:15 WIB
  Polisi Gerebek Gudang Perakitan BlackBerry Ilegal di Pekanbaru

Thread Pilihan

Manusia akan Menikah & Bercinta dengan Robot?

Posted : radydjencole

• Mau Hardisk Eksternal WD 1 TB? Ikuti Kontesnya!

• Seorang Pria Gugat Google Gara-gara Foto Pipisnya Mendunia

Senin, 07/04/2008 08:45 WIB

Ditjen Postel: Tak Blokir Fitna, Izin Penyelenggaraan Dicabut!
Fino Yurio Kristo - detikinet

Jakarta - Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Ditjen Postel) menegaskan bahwa surat ultimatum pemblokiran situs yang memposting film Fitna dari Depkominfo, sangat kuat legitimasinya.

"Dari aspek penyelenggaraan telekomunikasi, surat permintaan dari Menteri Kominfo tersebut sangat kuat legitimasinya, karena sesuai dengan Pasal 21 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi," ujar Gatot S. Dewa Broto, Kabag Umum dan Humas Ditjen Postel, melalui keterangan tertulisnya yang dikutip detikINET, Senin (7/4/2008).

Dipaparkan pula oleh Gatot, mengutip peraturan pemerintah tersebut, bahwa penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum.

Meskipun demikian, Ditjen Postel tidak menafikan fungsi media internet yang terbukti banyak menunjukkan manfaat yang konstruktif, "terkecuali penayangan film Fitna," tegas Gatot.

Jika para stakeholder yang dikirim surat oleh Depkominfo untuk melakukan pemblokiran ternyata tak patuh, maka mereka harus siap menghadapi sanksi. "Sanksi terhadap pelanggaran UU Telekomunikasi tersebut adalah sanksi administrasi berupa pencabutan izin dan dilakukan setelah diberi peringatan tertulis," papar Gatot mengutip pasal 45 dan pasal 46 UU Telekomunikasi.

Anda punya pendapat pro ataupun kontra? Silakan diskusikan di thread khusus pada detikINET Forum.

( dbu / dbu )

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!

Redaksi: redaksi[at]detikinet.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com